Intan Fauzi : Zona Hijau Bukan Berarti Bebas Dari Corona

 Intan Fauzi : Zona Hijau Bukan Berarti Bebas Dari Corona

Hj. Intan Fauzi, SH., LL.M, Anggota Komisi IX DPR RI F-PAN

Zonasi daerah yang diklasifikasikan menjadi merah, kuning, oranye, dan hijau, acapkali dianggap sebagai status sebuah daerah terkait corona. Zonasi juga menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan.

Namun, Anggota Komisi IX DPR Intan Fauzi memiliki pandangan berbeda. Menurut Intan, indikator zona yang dipakai pemerintah untuk melonggarkan beberapa sektor, mesti ditinjau ulang.
“Mengenai zona, zona ini juga bukan menjadi suatu ukuran. Sekolah di zona hijau sudah boleh, universitas dan seterusnya. Tapi, kalau kita bicara satu wilayah saja, zona hijau kan belum tentu di kecamatan atau barangkali kelurahan lingkungan itu aman, yang juga masuk zona hijau,” kata Intan saat dimintai tanggapan soal penanganan corona, Senin (22/6).

Faktor penyebaran virus corona lebih disebabkan oleh kepatuhan pada protokol COVID-19 dan kondisi klaster yang berbeda. Bisa jadi zona hijau tapi terjadi kerumunan dan lainnya.
“Jadi, bukan menjadi patokan. Jadi, ini memang harus klaster per klaster,” tambah Intan.

Politikus PAN itu menyoroti soal angka kasus positif COVID-19 beberapa pekan ini naik drastis. Mulai dari 800 kasus hingga 1.000 per hari. Pemerintah berdalih, hal itu akibat semakin masifnya tes COVID-19 di masyarakat.

Intan mengingatkan pemerintah agar menaruh perhatian penuh akan pentingnya protokol COVID-19 di tempat-tempat umum. Salah satunya menurut Intan adalah Pasar, yang merupakan tempat masyarakat membeli kebutuhan dasarnya.
“Misalnya pasar, karena memang kebutuhan primer ada di pasar, kemudian pedagang kecil adanya di pasar. Itu menurut saya harus disediakan fasilitas (protokol COVID-19),” paparnya.

Sebab, Intan menilai, sudah seharusnya pemerintah menyediakan protokol kesehatan di tempat-tempat vital masyarakat berkerumun, bukan hanya di kantor-kantor besar semata.
“Jangan hanya di tempat-tempat yang besar saja. Justru kita menyasar intensitas kerumunan yang tinggi, tapi ketersediaan fasilitas itu minim, itu yang perlu disasar oleh pemerintah,” ujar Legislator dapil Jabar itu. (ed)

editor

Artikel terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four + six =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.