Herry Dermawan Soroti Kebijakan Bapanas yang Dinilai Kurang Memihak Produsen

Fraksipan.com – Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Selasa (19/11). Agenda rapat mencakup evaluasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun Anggaran 2024, evaluasi pelaksanaan anggaran hingga Oktober 2024, rencana kerja program dan kegiatan tahun 2025, serta sejumlah isu aktual terkait pangan nasional.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PAN, Herry Dermawan, yang berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Barat X, menyampaikan kritik tajam terhadap program-program Bapanas yang dinilai hanya berfokus pada konsumen tanpa memperhatikan produsen.

“Bapanas sangat konsen hanya membela konsumen, jangan sampai konsumen dapat harga mahal. Tapi produsen belum disentuh sama sekali,” tegas Herry dalam rapat tersebut.

Menurut Herry, kebijakan pangan tidak akan berjalan optimal jika hanya mengutamakan konsumen tanpa memperhatikan kelangsungan hidup produsen seperti petani, peternak, dan nelayan.

“Anda bisa mengatur harga kalau ada barangnya. Kalau produsennya rugi, nggak berproduksi apa yang akan kita atur?” tambahnya.

Herry mencontohkan kondisi petani padi yang kerap dirugikan. “Memang ketika harga tinggi barang kurang, kita bisa impor, bisa menekan (harga). Tetapi apakah kita terpikirkan ketika petani rugi dan mereka tidak lagi mau menanam komoditinya, apa yang akan kita bisa lakukan?”

Ia juga menyoroti empat poin program kerja Bapanas yang menurutnya sama sekali tidak menyentuh aspek keberpihakan kepada produsen. “Ini saya kaitkan dengan program Bapanas yang empat poin tadi, tidak ada yang menyangkut tentang produsen. Tolong diadakan perhatian terhadap produsen,” ujarnya.

Berdasarkan data dari Bapanas, Nilai Tukar Petani (NTP) tertinggi berada di sektor perkebunan dengan angka 150, kemungkinan besar berasal dari tanaman sawit. Namun, sektor tanaman pangan hanya mencapai angka 111.

“Kalau mereka pakai dana pinjaman, petani hanya untung sekitar 2-3 persen, ini kan miris ya. Kalau petani-petani kita terus rugi, mereka akhirnya mutung (mogok) atau ngambek. Itu kan bahaya,” ujar Herry.

Herry juga menyinggung kasus susu sapi di Boyolali, Jawa Tengah, yang sempat menjadi perhatian publik. Peternak sapi perah terpaksa membuang susu segar akibat kelebihan produksi yang tidak terserap oleh koperasi dan pasar.

“Kita masih segar (informasinya) bagaimana susu sapi sampai hari ini masih menjadi berita hangat, itu kan sangat miris. Kita hanya produksi 20 persen tapi nggak terserap. Pasti ada sesuatu (yang terjadi), dan saya yakin kita bisa pecahkan masalah itu,” jelasnya.

Sementara itu, Indonesia masih dibanjiri impor susu, baik dari Australia, Selandia Baru, maupun negara lainnya, seperti Malaysia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor susu mencapai 257,3 ribu ton selama Januari-Oktober 2024, meningkat 7,07 persen dari tahun sebelumnya.

Herry meminta agar Bapanas menyampaikan bentuk nyata keberpihakan terhadap produsen. “Tolong sampaikan kepada kami apa bentuk keberpihakan itu. Bukan hanya petani, tetapi ada peternak, ada nelayan, dan sebagainya,” pungkasnya.

Rapat ini diharapkan menjadi momentum untuk merumuskan kebijakan pangan yang lebih seimbang, mendukung konsumen sekaligus melindungi produsen agar sektor pangan nasional dapat berkelanjutan.

*MS