Farah Puteri Minta Menlu Mengambil Langkah Konkret Mengatasi Masalah Ovrestay Turis RI Di Korsel

Fraksipan.com – Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia, mendesak Menteri Luar Negeri Sugiono untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi pelanggaran hukum yang dilakukan turis Indonesia di luar negeri, khususnya kasus overstay di Korea Selatan. Menurut Farah, permasalahan ini tidak hanya berdampak pada citra individu, tetapi juga melemahkan posisi paspor Indonesia di mata dunia.

Dalam rapat Komisi I DPR RI yag membahas program 100 hari kerja Menlu dan isu-isu aktual, Farah menyoroti data yang menunjukkan bahwa dari 350 ribu turis Indonesia yang berkunjung ke Korea Selatan setiap tahunnya, sekitar 20 persen di antaranya tinggal secara ilegal atau overstay. Ia mempertanyakan strategi pemerintah untuk menekan angka pelanggaran tersebut. “Terkait overstay ini, kira-kira apa upaya dari Bapak Menlu ke depannya untuk mencegah atau setidaknya mengurangi agar WNI tidak mengulanginya lagi,” tanya Farah di komplek parlemen Senyan, Senin, (02/12/2024).

Farah juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap sulitnya warga Indonesia mendapatkan visa on arrival atau bebas visa ke Korea Selatan, meskipun sebaliknya, warga Korea Selatan telah menikmati fasilitas bebas visa ke Indonesia sejak 2015. Dalam kunjungannya bersama pimpinan Komisi I kepada Wakil Duta Besar Korea Selatan, Farah mengangkat isu ini. “Kenapa orang Indonesia itu sulit sekali mendapatkan visa on arrival atau bebas visa ke Korea Selatan? Ini mungkin bisa jadi acuan juga untuk negara-negara lain,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa minat masyarakat Indonesia terhadap budaya Korea semakin meningkat. Hal ini tercermin dari tingginya antusiasme terhadap makanan, musik, hingga hiburan asal negeri ginseng tersebut. “Kalau kenyataannya sekarang, kita lihat masyarakat Indonesia ini lagi keranjingan Korea. Semua yang terkait dengan Korea-Koreaan, entah makanannya, budayanya, semuanya itu masyarakat Indonesia sangat meminati,” ungkap Farah.

Farah juga menekankan pentingnya penguatan dan perbaikan citra paspor Indonesia di mata dunia.
“Sehingga ke depannya, harapan kami tentu paspor Indonesia bisa lebih kuat di mata dunia, dan tentunya paspor yang kuat juga mendukung pertumbuhan ekonomi karena menandakan bahwa negara tersebut berkembang,” tuturnya.

Politikus PAN Dapil Jawa barat IX ini menyoroti pentingnya langkah-langkah konkret dari Kementerian Luar Negeri dalam menangani persoalan yang melibatkan warga negara Indonesia di luar negeri. Farah berharap solusi yang dirumuskan tidak hanya meningkatkan keamanan dan kenyamanan WNI di luar negeri, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. [MS]