Pasha Berharap Biaya Haji Tahun 2025 Lebih Murah Sebagaimana Disampaikan Menag Di Berbagai Media

Fraksipan.com – Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PAN, Sigit Purnomo (Pasha), mempertanyakan usulan biaya penyelenggaraan haji 2025 yang disampaikan Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, dalam rapat Komisi VIII DPR pada Senin (30/12/2024). Pasha menilai bahwa paparan Kementerian Agama bertentangan dengan pernyataan yang sebelumnya disampaikan Menag di berbagai media.

“Statemen Menteri di berbagai media bahwa insyaallah pembiayaan haji ini akan lebih murah,” ujar Pasha.

Namun, menurutnya, apa yang dipresentasikan dalam rapat tersebut menunjukkan hal yang berbeda. “Melihat apa yang dipaparkan oleh Kementerian Agama hari ini agak kontradiktif dengan apa yang disampaikan di media-media,” lanjutnya.

Pasha juga menyoroti kesiapan Badan Pengelola Haji (BP Haji) yang direncanakan akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan haji di masa mendatang.

Menurutnya, pelaksanaan haji tahun 2025 ini akan menjadi tolok ukur kesiapan BP Haji untuk menjalankan tugasnya secara mandiri pada 2026.

Kesiapan BP Haji Jadi Perhatian
Pasha menekankan pentingnya perencanaan dan evaluasi terhadap BP Haji sebagai badan yang nantinya akan bertanggung jawab secara penuh atas penyelenggaraan haji.

“Apakah tahun depan misalnya BP Haji secara utuh yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan haji ini, mohon menjadi pelajaran atau poin-poin yang sangat penting untuk menjadi perhatian bagi BP Haji,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan haji tahun 2025 harus dijadikan bahan pembelajaran bagi BP Haji untuk memahami catatan dan masukan dari para anggota Komisi VIII DPR RI.

“Karena dalam proses pelaksanaan haji di 2025 ini tentu menjadi kacamata dari BP Haji agar pelaksanaan insyaallah di 2026 nanti BP Haji sudah memahami betul apa hal-hal yang kemudian menjadi catatan-catatan khususnya dari kawan-kawan Komisi VIII yang notabene mewakili masyarakat,” tambahnya.

DPR sebagai Wakil Aspirasi Rakyat
Pasha menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI bertugas menyampaikan suara rakyat dari berbagai daerah pemilihan (dapil).

“Jangan sampai disangka Komisi VIII ini hanya mewakili pribadi. Kami ini mewakili dari berbagai dapil yang ada di Republik ini, dan suara-suara itu kami sampaikan di sini,” pungkasnya.

Melalui pernyataan ini, Pasha berharap pemerintah dan BP Haji dapat lebih transparan dan akuntabel dalam merencanakan dan melaksanakan ibadah haji, sehingga harapan masyarakat terhadap biaya yang lebih terjangkau dan layanan yang optimal dapat terealisasi. []