Uya Kuya Kecam Penembakan Lima PMI, Minta Malaysia Usut Tuntas Kasus

Fraksipan.com – Anggota Komisi IX DPR, Surya Utama alias Uya Kuya, menyayangkan insiden penembakan terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

Insiden yang terjadi pada Jumat (24/1/2025) tersebut mengakibatkan satu PMI meninggal dunia, sementara empat lainnya terluka, termasuk satu dalam kondisi kritis. Uya Kuya mengkritik lambannya akses kekonsuleran yang diberikan oleh Malaysia kepada perwakilan Indonesia untuk bertemu para korban.

“Karena yang saya dengar, hingga saat ini, konsuler masih belum bisa diizinkan bertemu untuk mendengar penjelasan dari pihak WNI yang luka-luka. Jadi baru dapat izin itu hari Rabu untuk bertemu mereka. Jadi sangat disesalkan. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi,” ujar Uya dalam keterangannya pada Senin (27/1/2025) malam.

Uya mendesak otoritas Malaysia untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh dan obyektif. Ia menegaskan bahwa hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia selama ini harus menjadi dasar untuk penuntasan kasus ini tanpa ada informasi yang ditutupi.

“Jadi kita minta Malaysia juga harus tuntaskan kasus ini secara menyeluruh dan fair. Dengan obyektiflah. Dan segera beri izin kepada PMI yang luka-luka bertemu dengan konsuler kita,” tegasnya.

Sementara itu, Uya juga memahami bahwa Malaysia memiliki hak untuk menegakkan hukum di wilayahnya, tetapi ia mengkritik penggunaan kekuatan berlebihan dalam penanganan insiden tersebut. “Kita sangat sayangkan ini terjadi. Walaupun di satu sisi ini adalah hak dari Pemerintah Malaysia untuk menegakkan hukum di sana, tapi di satu sisi kan kita menyesalkan kenapa sampai ada korban,” tambah Uya.

Di sisi lain, ia mendorong Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik ilegal pengiriman PMI yang dilakukan oleh calo dan mafia. Uya mengungkapkan bahwa masih banyak PMI yang diberangkatkan secara ilegal melalui jalur alternatif, seperti Kalimantan, meskipun pengawasan di perbatasan Batam telah diperketat.

“Karena kebanyakan yang diberangkatkan adalah orang-orang yang tidak punya pengetahuan secara benar, tidak teredukasi baik tentang pekerja legal itu gimana. Sampai sana mereka dipekerjakan di ladang, di tempat-tempat di pabrik, gaji kadang enggak dikasih, pulang pun enggak bisa,” ungkapnya.

“Jadi kita minta Malaysia juga harus tuntaskan kasus ini secara menyeluruh dan fair. Dengan obyektiflah. Dan segera beri izin kepada PMI yang luka-luka bertemu dengan konsuler kita,”

Senada dengan Uya, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, juga mengecam keras tindakan APMM yang dinilai menggunakan kekuatan secara berlebihan.

“Kami mengecam penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh otoritas Maritim Malaysia (APMM), yang menyebabkan satu korban meninggal dunia dan empat lainnya terluka,” tegas Christina saat memberikan keterangan di Jakarta pada Minggu (26/1/2025).

Christina menjelaskan bahwa kejadian tersebut berlangsung pada Jumat (24/1/2025) sekitar pukul 03.00 waktu setempat, ketika kapal patroli APMM mendapati sebuah kapal yang mengangkut lima PMI melintas di perairan Tanjung Rhu. Akibatnya, satu PMI meninggal dunia, satu kritis, dan tiga lainnya luka-luka yang kini dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia.

Dengan insiden ini, DPR mendesak pemerintah untuk lebih aktif melindungi PMI, baik melalui diplomasi maupun penegakan hukum terhadap sindikat pengiriman PMI ilegal.

Christina juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta berharap para PMI yang selamat segera pulih.

“Kami turut berduka cita atas kejadian ini dan mendoakan agar empat korban lainnya segera mendapatkan kesembuhan,” tambahnya.