Arisal Aziz Tegaskan DPR Akan Kawal Kasus Penembakan WNI oleh Coast Guard Malaysia

Fraksipan.com – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PAN, H. Arisal Aziz, mendesak pemerintah untuk segera membentuk tim khusus guna mengawasi dan mengawal proses penyelidikan insiden penembakan lima Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) atau Coast Guard Malaysia. Menurutnya, keberadaan tim ini penting untuk memastikan kasus tersebut ditangani secara cepat, transparan, dan tidak merugikan pihak Indonesia maupun korban yang terdampak.

“Pembentukan tim khusus ini harus segera dilaksanakan agar penanganan dan penyelesaian dapat dilakukan secara transparan serta jangan sampai merugikan pemerintah Indonesia termasuk WNI yang menjadi korban pada insiden penembakan tersebut,” ujar Arisal kepada wartawan, Senin (27/01/2025).

Arisal menegaskan bahwa insiden ini merupakan kasus serius yang tidak boleh diabaikan, mengingat adanya dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat Malaysia. Ia juga menyoroti bahwa peristiwa tersebut telah mengakibatkan satu korban jiwa dan empat lainnya mengalami luka-luka.

Selain berfungsi sebagai bentuk pengawasan, pembentukan tim khusus ini juga dianggap sebagai dukungan legislatif terhadap langkah pemerintah dalam menangani kasus tersebut.

“Kehadiran tim khusus tersebut setidaknya secara politik merupakan bentuk dukungan legislatif kepada pemerintah dalam menyelesaikan insiden ini,” tegas anggota legislatif yang akrab dengan panggilan Josal ini.

Ia juga mengingatkan bahwa Komisi XIII DPR RI mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh aparat Malaysia tersebut, sebab masih banyak cara lain yang bisa diambil untuk menghindari pelanggaran tanpa harus menggunakan kekerasan berlebihan.

“Kami mendorong Kemenlu dan KBRI Malaysia untuk melakukan penyelidikan mendalam secara transparan atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force oleh APMM atau Coast Guard Malaysia terhadap WNI,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Arisal mendorong agar pemerintah Malaysia bersikap terbuka dalam menangani kasus ini dan tidak menutup-nutupi informasi yang berkaitan dengan insiden tersebut. Ia menekankan bahwa transparansi dari pihak Malaysia sangat penting untuk menjaga hubungan diplomatik antara kedua negara.

“Insiden ini menjadi sorotan publik, terutama terkait perlindungan WNI di luar negeri dan memastikan tidak terulangnya tindakan serupa di masa depan,” imbuhnya.

Josal berharap kasus ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kejadian ini, menurutnya, harus dijadikan pelajaran agar tindakan serupa tidak terulang di kemudian hari.

Sebelumnya, insiden penembakan yang terjadi di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat (24/1), mengakibatkan satu orang WNI tewas dan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini serta memastikan bantuan kekonsuleran bagi para korban. Hingga kini, data mengenai korban masih dalam tahap pendalaman oleh pihak berwenang.

Sebagai langkah lanjutan, KBRI akan mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia guna mendesak penyelidikan yang mendalam terhadap insiden tersebut, termasuk menyoroti kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan oleh APMM.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, turut menyuarakan desakan agar pemerintah Malaysia mengusut tuntas kasus ini.

“Kementerian P2MI mendesak Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini. Dan juga mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli APMM apabila terbukti melakukan tindakan kekuatan berlebihan atau excessive use of force,” ujar Christina dalam keterangan tertulis, Minggu (26/1).

Christina juga memastikan bahwa Kementerian P2MI terus berkoordinasi untuk menjamin para korban yang mengalami luka-luka mendapat perawatan medis yang memadai serta memberikan bantuan hukum bagi keluarga korban.

“Saat ini kementerian sedang menelusuri asal daerah dari para korban untuk dilakukan pendampingan,” katanya.[]