Saleh Daulay Soroti Pemblokiran Anggaran Sektor Pariwisata: “Harapannya Hanya Sementara”

“Harapannya, jika anggaran sudah tersedia, blokir ini bisa segera dicabut agar sektor pariwisata bisa berjalan lancar”

Fraksipan.com – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti kebijakan pemblokiran anggaran di sektor pariwisata yang dinilainya dapat menghambat aktivitas dan pengawasan di bidang tersebut. Saleh berharap kebijakan ini bersifat sementara agar sektor pariwisata tetap dapat berjalan optimal.

“Jadi itu menurut saya hanya diblokir, mudah-mudahan sementara. Semoga anggaran bisa segera dibuka kembali agar pengawasan terhadap sektor pariwisata tetap optimal,” ujar Saleh saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata RI di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Saleh mengungkapkan, dengan kondisi anggaran yang terbatas saat ini, sektor pariwisata menghadapi tantangan serius. Ia menyoroti adanya pemotongan anggaran yang cukup signifikan, yang berdampak pada program dan operasional di sektor tersebut.

“Saya kemarin kurang detail tahu persisnya berapa, tapi kurang lebih sudah dipotong 40 persen,” katanya. Pemotongan ini, menurutnya, dapat memengaruhi efektivitas berbagai program yang telah direncanakan untuk mendukung perkembangan pariwisata di Indonesia.

Lebih lanjut, Saleh menekankan pentingnya keterlibatan DPR dalam pembahasan kebijakan anggaran ini. Ia berpendapat bahwa transparansi dan koordinasi antara pemerintah dan DPR diperlukan untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efektif.

“DPR minta untuk ikut membicarakan dan membahas ini,” tegas Saleh. Ia menegaskan bahwa keterlibatan DPR akan membantu menciptakan kebijakan anggaran yang lebih akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan sektor pariwisata.

Saleh juga berharap, jika anggaran telah tersedia, pemblokiran tersebut dapat segera dicabut. Hal ini penting agar sektor pariwisata, yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia, dapat terus berkembang tanpa hambatan berarti.

“Harapannya, jika anggaran sudah tersedia, blokir ini bisa segera dicabut agar sektor pariwisata bisa berjalan lancar,” pungkas Saleh.

Dukungan terhadap sektor pariwisata dinilai krusial, terutama dalam upaya pemulihan ekonomi pascapandemi dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Dengan demikian, kebijakan anggaran yang tepat dan transparan diharapkan dapat menjadi solusi untuk memastikan keberlanjutan sektor ini.