Saleh Partaonan Daulay: Bali Jadi Prioritas dalam Revisi UU Kepariwisataan

Fraksipan.com – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan harus mempertimbangkan pengalaman Bali sebagai destinasi wisata internasional. Hal ini ia sampaikan dalam kunjungan kerja Komisi VII ke Bali pada Kamis (13/02/2025) dalam rangka menyerap aspirasi dari para pelaku industri pariwisata.

“Bali ini bukan hanya destinasi wisata nasional, tetapi juga internasional. Artinya, Bali bukan hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga sudah sangat dikenal di luar negeri. Mereka yang ada di Bali ini punya pengalaman luas dalam mengelola pariwisata, dan mereka memiliki banyak asosiasi yang dapat memberikan masukan berharga,” ujar Saleh.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi VII DPR RI berdiskusi dengan berbagai perhimpunan dan asosiasi yang bergerak di sektor pariwisata, termasuk perhotelan, persewaan vila, serta pengelolaan destinasi wisata. Saleh menekankan bahwa aspirasi mereka sangat penting untuk menyusun regulasi yang lebih relevan dengan kebutuhan industri pariwisata saat ini.

“Kami perlu mendengar pengalaman mereka selama ini, termasuk keluhan dan tantangan yang mereka hadapi dalam mengelola sektor pariwisata. Ada hal-hal yang menurut mereka perlu dikembangkan, tetapi ada juga yang sebaiknya tidak lagi diperluas,” jelas politisi Fraksi PAN ini.

Saleh juga mengapresiasi tingginya partisipasi dalam pertemuan ini, di mana lebih dari 23 asosiasi hadir untuk menyampaikan masukan terkait perizinan, pengelolaan destinasi wisata, hingga aspek budaya yang harus diperhatikan dalam industri pariwisata.

“Masukan ini sangat lengkap dan bisa menjadi referensi bagi Komisi VII dalam membahas revisi UU Kepariwisataan. Mudah-mudahan pembahasannya bisa berjalan lebih cepat,” pungkasnya.