Ketua Fraksi PAN DPR RI Mendukung Pengusutan Dugaan Korupsi Pertamina
Putri Zulkifli Hasan Ketua Fraksi PAN DPR RI
“Tidak boleh ada imunitas dalam kasus ini. Kami percaya bahwa upaya penegakan hukum yang tegas akan menjadi preseden penting dalam mencegah korupsi di sektor energi ke depan”
Fraksipan.com – Putri Zulkifli Hasan, Ketua Fraksi PAN DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi XII DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023. Ia menegaskan bahwa dugaan korupsi ini harus diusut tuntas demi menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya energi nasional.
“Kami mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus ini secara transparan dan profesional,” ujar Putri Zulkifli Hasan.
Putri menekankan bahwa Fraksi PAN DPR RI akan terus mengawal proses hukum kasus ini serta memastikan bahwa mekanisme pengawasan terhadap BUMN, khususnya di sektor energi, diperketat agar kejadian serupa tidak terulang. Ia juga menegaskan bahwa PAN sebagai partai koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen mendukung kebijakan bersih, transparan, dan akuntabel dalam tata kelola negara.
“Pemerintahan Prabowo memiliki visi untuk mewujudkan swasembada energi dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, segala bentuk penyimpangan yang menghambat pencapaian visi tersebut dan merugikan negara serta masyarakat harus ditindak tegas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pimpinan Komisi XII DPR RI ini mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian BUMN, serta manajemen Pertamina mengevaluasi sistem pengawasan internal dan kebijakan impor minyak mentah yang selama ini dijalankan.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, Fraksi PAN juga mendukung penerapan sanksi tegas bagi oknum yang terbukti terlibat, termasuk pemberhentian dari jabatan serta proses hukum yang transparan.
“Tidak boleh ada imunitas dalam kasus ini. Kami percaya bahwa upaya penegakan hukum yang tegas akan menjadi preseden penting dalam mencegah korupsi di sektor energi ke depan,” pungkasnya.
