Edi Oloan Pasaribu Dorong Pemda Jawa Tengah Pertahankan Kualitas Pelayanan Publik di Tengah Efisiensi Anggaran
Edi Oloan Pasaribu Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN
Fraksipan.com – Anggota Komisi II DPR RI, Edi Oloan Pasaribu, meminta seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Jawa Tengah untuk tetap menjaga kualitas dan kuantitas layanan publik meskipun harus melakukan efisiensi anggaran. Pernyataan ini merespons Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurut Edi, rasionalisasi anggaran di tingkat daerah memang diperlukan, tetapi tidak boleh mengorbankan sektor-sektor fundamental yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Ini penting, karena sudah banyak daerah yang mengeluhkan hal tersebut. Kebetulan saat ini Pemda di Provinsi Jawa Tengah baru saja dilantik. Kami juga bersilaturahmi dengan kepala daerah yang baru untuk membangun kolaborasi. Gubernur Jawa Tengah pun menunjukkan komitmen yang baik dengan membentuk forum parlemen agar anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah dapat bersinergi membangun daerah,” ungkapnya saat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR ke Semarang, Kamis (6/3/2025).
Selain itu, Edi menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 yang mencatat Jawa Tengah sebagai provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi kedua di Pulau Jawa. Ia meminta Gubernur Jawa Tengah untuk memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini dengan menyiapkan strategi jangka pendek dan panjang guna menurunkan angka kemiskinan selama masa kepemimpinannya.
Sebagai langkah konkret, Edi mendorong koordinasi antar kepala daerah di Jawa Tengah agar kebijakan pembangunan sejalan dengan visi pemerintah provinsi.
“Program dari Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Kabupaten/Kota harus seirama. RPJMD sudah menjelaskan prioritas pembangunan, termasuk perbaikan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Maka, perlu ada relokasi anggaran dari pos yang kurang prioritas ke sektor yang lebih mendesak, sesuai arahan dalam Inpres,” tegasnya.
Komisi II DPR RI, lanjut Edi, berkomitmen memastikan sinkronisasi program antara Pemerintah Pusat dan daerah berjalan optimal.
“Kami mengingatkan kembali kepada Pemda agar mendukung program nasional sebagaimana diatur dalam regulasi yang ada, dan kami akan terus mengawal proses ini,” tutupnya.
