Peternak Ayam Pejantan Terancam, Herry Dermawan Desak Adakan Rapat Khusus

 Peternak Ayam Pejantan Terancam, Herry Dermawan Desak Adakan Rapat Khusus

Herry Dermawan Anggota Komisi IV DPR RI

Fraksipan.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Herry Dermawan, menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi peternak ayam pejantan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian di Gedung DPR RI, selasa (11/03/2025). Ia mengungkapkan kekhawatiran peternak terkait kebijakan terbaru dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur pembagian Day Old Chick (DOC) dengan skema 50/50 yang baru akan berlaku pada tahun 2027.

Menurut Herry, kebijakan ini dikhawatirkan justru akan semakin menekan peternak kecil yang saat ini sudah menghadapi tantangan besar.

“Pinsar dan Gopan menyampaikan keberatan terhadap aturan ini. Mereka khawatir pada saat aturan ini benar-benar berlaku, peternak kecil sudah tidak ada lagi,” ujar Herry dalam rapat tersebut.

Selain itu, ia juga menyoroti adanya praktik penggidayaan ayam pejantan oleh peternak konglomerat yang semakin mempersempit ruang gerak peternak kecil.

“Saat ini, peternak rakyat semakin terdesak karena peternak besar mulai melakukan pembudidayaan ayam pejantan. Ini bisa menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan usaha peternakan rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Herry meminta pemerintah untuk mempertimbangkan solusi yang lebih berpihak kepada peternak kecil agar tidak terjadi monopoli di sektor perunggasan. Ia juga mengusulkan agar permasalahan ini dibahas dalam rapat khusus dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) guna mencari jalan keluar terbaik.

“Kalau memang tidak cukup waktunya untuk dijawab sekarang, saya usulkan agar ada rapat khusus untuk membahas ini secara lebih teknis dengan Ditjen PKH. Kita harus memastikan kebijakan yang dibuat tidak mematikan usaha peternak kecil,” tambahnya.

Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi sektor peternakan, terutama dalam perunggasan, Herry Dermawan menekankan pentingnya pendekatan yang lebih berimbang agar regulasi yang diterapkan tidak merugikan satu pihak.

“Yang penting harus ada win-win solution bagi semua pelaku usaha,” tutupnya.

editor

Artikel terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 − 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.