Ashabul Kahfi Kritik Kinerja Atase Ketenagakerjaan, Dorong Perlindungan PMI Jadi Prioritas

Fraksipan.com – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Ashabul Kahfi, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) di negara-negara Timur Tengah dalam rapat kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala BP2MI, Senin (28/4/2025). Ia menilai, selama ini peran Atnaker lebih banyak terfokus pada urusan administratif, sementara fungsi utama untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) belum berjalan optimal.

“Kami melihat Atnaker lebih sibuk mengurus dokumen seperti paspor dan visa, tapi belum maksimal memberikan perlindungan nyata bagi PMI. Fungsi pengawasan dan pembelaan terhadap PMI yang mengalami masalah seolah terabaikan,” tegas Ashabul.

Ashabul meminta agar Atase Ketenagakerjaan bertindak lebih aktif layaknya “pengacara” yang membela hak-hak PMI, bukan sekadar mengurus administrasi. Menurutnya, banyak kasus kekerasan, pelecehan, dan pelanggaran kontrak kerja yang dialami PMI di Arab Saudi dan negara lain yang membutuhkan pendampingan hukum dan advokasi serius.

Selain mengkritik kinerja Atnaker, Ashabul juga menekankan pentingnya pemerintah menyiapkan infrastruktur perlindungan yang kuat sebelum mencabut moratorium pengiriman PMI ke Timur Tengah. Ia mengingatkan bahwa perlindungan terhadap PMI harus menjadi prioritas utama, bukan hanya mengejar kontribusi devisa semata.

“Tahun 2024 ini saja ada 3.200 pengaduan dari PMI terkait kekerasan dan pelanggaran kontrak. Ini angka yang besar. Jangan sampai demi mengejar devisa, kita mengorbankan keselamatan dan martabat pekerja kita di luar negeri,” ujar legislator asal Sulawesi Selatan itu.

Ashabul juga mendorong pemerintah untuk lebih banyak mengirim tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan profesionalitas tinggi guna memperbaiki citra Indonesia di dunia internasional.

“Semakin banyak kita mengirim pekerja profesional, semakin kuat pula nama baik Indonesia di mata dunia. Jangan lagi hanya mengandalkan pekerja tanpa keterampilan,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, ia meminta Menteri Ketenagakerjaan menjelaskan kesiapan infrastruktur perlindungan bagi PMI sebelum pemerintah resmi mencabut moratorium, sebagai bentuk komitmen menjaga harkat dan martabat bangsa.