Nasril Bahar Desak Pemerintah Segera Terbitkan HPM Timah
Nasril Bahar Anggota komisi VI DPR RI
Fraksipan.com – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN, Nasril Bahar, mendesak pemerintah melalui BUMN Holding Pertambangan MIND ID untuk segera menetapkan Harga Patokan Mineral (HPM) bagi komoditas timah. Ia menilai ketiadaan HPM menjadi akar dari kekacauan tata niaga dan ketimpangan pendapatan dalam industri timah nasional.
“Ini sumber dari segala carut-marut tata niaga timah,” ujar Nasril di Jakarta, Sabtu (17/5/2025).
Ia mempertanyakan mengapa hingga saat ini timah belum memiliki acuan harga resmi, sementara komoditas lain seperti batu bara, nikel, dan bauksit sudah diberlakukan HPM.
“Bauksit, nikel, batu bara ada HPM-nya. Kenapa timah tidak punya?” cetusnya.
Nasril menyoroti dampak sosial dari absennya HPM, khususnya di daerah penghasil timah seperti Bangka Belitung. Ia menyebut gini ratio di wilayah tersebut berada di bawah 0,3, menandakan ketimpangan pendapatan yang tinggi.
“Tanpa HPM, PT Timah selalu kalah bersaing dengan pembeli swasta yang membeli tanpa batas harga. Negara rugi, penambang rakyat juga tidak mendapat harga yang adil,” tegasnya.
Menurut Nasril, DPR melalui Panitia Kerja (Panja) Timah telah menyelesaikan rekomendasi resmi yang mendesak perlunya penerbitan HPM timah. Namun, hingga kini Kementerian ESDM belum menindaklanjutinya.
“Panja sudah selesai, rekomendasi sudah ada. Namun, pemerintah belum bertindak,” ujarnya.
Ia menegaskan, dengan adanya HPM, tata kelola pertambangan dapat diperbaiki, aset negara terlindungi, dan kesejahteraan penambang rakyat dapat terjamin.
“Tanpa HPM timah, rakyat makin sengsara. Pemerintah harus hadir sekarang,” tutup Nasril.
