Abdul Hakim Bafagih Dukung Kementerian Perdagangan Tangani Isu Tata Niaga

Fraksipan.com – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN, Abdul Hakim Bafagih, menyatakan dukungannya kepada Kementerian Perdagangan dalam upaya menertibkan berbagai permasalahan dalam tata niaga bahan pokok di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan RI yang digelar di Gedung DPR RI, Senin (3/3).

Dalam rapat tersebut, Abdul Hakim menyoroti sejumlah persoalan, termasuk dugaan praktik tidak sehat di tubuh Perum Bulog, permainan harga oleh produsen minyak goreng, serta ketidakseimbangan dalam rantai distribusi bahan pokok. Ia menegaskan pentingnya dukungan dari DPR untuk memastikan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat dan petani.

“Kami di Komisi VI siap memberikan dukungan kepada Kementerian Perdagangan dalam rangka menertibkan praktik-praktik yang merugikan, baik di sektor pangan maupun distribusi minyak goreng. Jika perlu, kita bisa panggil pihak terkait untuk mencari solusi bersama,” ujarnya.

Terkait dengan program “MinyaKita”, Abdul Hakim mengapresiasi langkah Kementerian Perdagangan dalam mengatasi kelangkaan minyak beberapa waktu lalu. Namun, ia juga menyoroti adanya indikasi permainan dari produsen yang merangkap sebagai distributor utama (D1), sehingga berpotensi menciptakan ketidakseimbangan di pasar.

Selain itu, ia juga menyoroti masalah pendanaan Bulog dalam pengadaan 3 juta ton gabah kering panen. Abdul Hakim menekankan perlunya kebijakan khusus agar Bulog tidak terbebani skema pembiayaan berbunga tinggi seperti perusahaan korporasi, mengingat tugasnya merupakan bagian dari kebijakan negara.

Menutup pernyataannya, Abdul Hakim menegaskan bahwa Komisi VI DPR RI akan terus mengawal kebijakan tata niaga agar berjalan dengan lebih adil dan berpihak kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan harapan agar sinergi antara DPR dan pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang efektif, terutama menjelang bulan Ramadan di mana kebutuhan masyarakat meningkat.