Putri Zulkifli Hasan Resmikan Bank Sampah, Dorong Partisipasi Warga Tangani Sampah Rumah Tangga
Abdul Hakim Bafagih Soroti Kinerja Keuangan BUMN Karya dan Dukung Merger untuk Efisiensi
Abdul hakim Bafagih Anggota Komisi VI DPR RI
Fraksipan.com – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN, Abdul Hakim Bafagih, menyoroti kinerja keuangan sejumlah BUMN Karya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Utama PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya (WIKA), PT Hutama Karya, PT Adhi Karya, dan PT Brantas Abipraya pada Rabu, 5 Maret 2025 di Gedung DPR RI.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hakim menekankan pentingnya mitigasi risiko dalam perolehan proyek bagi BUMN Karya, terutama di tengah kondisi keuangan yang sulit. Ia menyoroti PT Waskita Karya sebagai salah satu BUMN yang saat ini mengalami kendala besar, dengan utang yang menumpuk dan piutang tidak lancar mencapai Rp18,6 triliun pada 2024. Abdul Hakim mengingatkan agar perusahaan tidak semakin terbebani dengan proyek baru yang justru digunakan untuk menutup kewajiban sebelumnya.
“Kondisi ini berbahaya, jangan sampai Waskita mengalami nasib serupa seperti Istaka Karya. Fokus utama harus pada penyelesaian utang kepada vendor, bukan agresif mencari proyek baru,” ujar Abdul Hakim.
Selain itu, ia juga mempertanyakan rendahnya laba bersih yang dicatatkan beberapa BUMN Karya, termasuk Brantas Abipraya dan WIKA, yang dalam beberapa tahun terakhir memiliki margin keuntungan sangat kecil. Menurutnya, efisiensi dalam operasional, termasuk pemangkasan biaya yang tidak esensial, perlu segera dilakukan oleh seluruh BUMN Karya.
Lebih lanjut, Abdul Hakim menyampaikan dukungannya terhadap rencana penggabungan (merger) BUMN Karya. Ia menilai langkah ini bisa menciptakan sinergi yang lebih baik dan mencegah persaingan antar BUMN dalam mendapatkan proyek yang sama.
“Saya mendukung penggabungan agar tidak terjadi saling ‘makan’ proyek dan agar yang sehat bisa membantu yang sakit. Ini harus menjadi perhatian serius bagi jajaran direksi,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hakim juga mengusulkan agar DPR RI menggelar rapat lanjutan dengan menghadirkan BUMN Karya lainnya, seperti PT Nindya Karya dan PT PP, guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait kondisi industri konstruksi nasional.
