Ahmad Najib: Efisiensi Anggaran Prabowo Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi
Ahmad Najib Qodratullah Sekretaris Fraksi PAN DPR RI
“Kementerian terkait harus mampu menjelaskan kepada publik kenapa pemangkasan ini dilakukan dan apa dampaknya kepada masyarakat sehingga opini yang berkembang akan membuat publik memahami”
Fraksipan.com – Sekretaris Fraksi PAN DPR RI yang juga anggota Komisi XI Ahmad Najib Qodratullah menilai efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto bisa memastikan penggunaan dana publik yang lebih optimal. Kebijakan ini diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta memperkuat stabilitas fiskal. Selain itu, langkah ini juga diharapkan mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah adalah langkah strategis untuk memastikan penggunaan dana publik yang lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Najib dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 Februari 2025.
Najib menilai bahwa strategi efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintahan Prabowo tidak hanya sekadar penghematan, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat kestabilan ekonomi nasional. Dengan menekan belanja yang kurang produktif, pemerintah dapat lebih fokus dalam mengejar target fiskal yang sehat tanpa mengorbankan program-program prioritas.
“Dan belanja yang kurang produktif, pemerintah dapat lebih fokus dalam mengejar target fiskal yang sehat tanpa mengorbankan program-program prioritas,” ucap Najib.
Lebih lanjut, Najib menekankan pentingnya peran kementerian dan lembaga dalam menjelaskan kebijakan ini kepada publik. Menurutnya, komunikasi yang jelas akan membantu masyarakat memahami alasan di balik efisiensi anggaran serta dampaknya terhadap perekonomian.
“Kementerian terkait harus mampu menjelaskan kepada publik kenapa pemangkasan ini dilakukan dan apa dampaknya kepada masyarakat sehingga opini yang berkembang akan membuat publik memahami,” ujar Najib.
Pemerintah diharapkan dapat menyusun strategi komunikasi yang efektif untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman terkait kebijakan efisiensi anggaran. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini dapat berjalan lebih lancar dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.
