Ahmad Najib: Kenaikan PPN 12 Persen Perlu Diimbangi Program Insentif untuk Masyarakat

Fraksipan.com – Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah, menyampaikan pandangannya terkait rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025. Menurutnya, kebijakan ini adalah bagian dari rencana jangka panjang yang telah lama disepakati oleh DPR dan pemerintah.

“Saya perlu sampaikan bahwa PPN 12 persen merupakan kenaikan secara gradual yang telah lama ditetapkan dan mengalami penundaan,” ujar Najib Senin (25/11/2024).

Najib mengakui bahwa penundaan kenaikan PPN ini dapat memengaruhi kemampuan fiskal negara. Namun, ia juga memahami jika masyarakat menyampaikan aspirasi agar kenaikan tersebut ditunda. “Saya rasa pendapat mereka sah-sah saja. Semua orang berhak untuk menyampaikan aspirasinya, termasuk mengenai rencana kenaikan PPN ini,” katanya.

Meskipun mendukung kebijakan kenaikan PPN, Najib menegaskan bahwa pemerintah harus menyediakan program insentif untuk meringankan beban masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah yang paling rentan terdampak.

“Saya mengusulkan, kebijakan tersebut dibarengi dengan berbagai program insentif yang dikhususkan untuk masyarakat bawah maupun menengah,” ujarnya.

Ia menyebutkan beberapa program yang dapat dilakukan, seperti memperluas cakupan Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga mencakup kalangan menengah yang rawan turun kelas. “Terutama bagi kalangan ekonomi menengah yang saat ini sedang mengalami beban berat,” tambahnya.

Selain itu, Najib menyoroti pentingnya program kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan bunga bersubsidi serta pembangunan proyek-proyek yang dapat menyerap tenaga kerja lokal. “Pemerintah juga perlu membangun proyek-proyek yang menyerap tenaga kerja lokal, sehingga daya beli masyarakat meningkat,” ujarnya.

Najib juga menekankan pentingnya mempermudah akses kredit produktif melalui perbankan. Menurutnya, langkah ini akan membantu pelaku usaha kecil untuk bertahan dan berkembang di tengah situasi ekonomi yang menantang.

“Akses kredit perbankan, terutama dalam hal kredit produktif, perlu lebih terbuka dan dipermudah,” katanya.

Najib berharap, pemerintah dapat mengimplementasikan kenaikan PPN ini dengan bijak dan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat luas. Dengan mengimbangi kebijakan tersebut melalui program insentif yang tepat sasaran, ia optimistis kebijakan ini dapat berjalan dengan baik tanpa menambah beban masyarakat secara berlebihan.

“Kenaikan ini adalah bagian dari upaya menjaga kemampuan fiskal negara. Namun, kita harus memastikan bahwa masyarakat yang terdampak paling besar juga mendapatkan perhatian yang memadai,” tutupnya.
[MS]