Ahmad Yohan Dorong Penguatan Produksi Susu Lokal untuk Kurangi Impor

Fraksipan.com – Komisi IV DPR RI menyoroti berbagai persoalan di sektor persusuan nasional dalam kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada Kamis, 21 November 2024. Wakil Ketua Komisi IV, Ahmad Yohan, menyebut kunjungan ini sebagai langkah strategis untuk memahami kendala di subsektor peternakan, terutama terkait rendahnya kapasitas produksi susu lokal dalam memenuhi kebutuhan nasional.

“Ketergantungan pada impor susu harus diminimalkan dengan memperkuat serapan produk lokal,” ujar Ahmad dalam pertemuan tersebut.

Keluhan Peternak Soal Penolakan Susu
Dalam dialog, para peternak mengungkapkan kendala utama mereka, yakni penolakan susu oleh industri pengolahan susu (IPS) karena dianggap tidak memenuhi standar kualitas.

“Kami sudah berupaya meningkatkan kualitas sesuai arahan, tetapi masih banyak yang ditolak,” keluh salah satu peternak. Mereka juga meminta agar pemerintah memasukkan susu segar ke dalam kategori bahan pokok penting (Bapokting) guna menciptakan kestabilan harga di berbagai daerah.

Selain itu, peternak mengusulkan pembatasan impor susu agar IPS lebih banyak menyerap susu lokal. Mereka juga berharap ada dukungan untuk memasarkan produk hilirisasi seperti pupuk organik dari limbah peternakan, yang dapat menjadi tambahan pendapatan.

Perlu Regulasi Baru dan Kolaborasi
Ahmad Yohan menekankan pentingnya revisi regulasi tata niaga susu untuk memberikan keadilan bagi peternak.

“Semua pihak harus bekerja sama. Tata niaga susu perlu dirancang ulang agar lebih menguntungkan peternak lokal,” tegasnya.

Sebagai solusi konkret, Komisi IV mendorong kemudahan akses peternak terhadap pupuk subsidi, pelatihan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), dan percepatan revisi tata niaga susu. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing peternak dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Dukungan dari Industri dan Pemerintah
Sejumlah perusahaan industri susu menunjukkan dukungan mereka. Frisian Flag mengungkapkan kemitraan dengan peternak di berbagai daerah seperti Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, yang mencakup pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas susu. Sementara itu, Nestlé Indonesia berkomitmen untuk membantu peternak melalui pengembangan standar kualitas dan program CSR.

Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Makmun, menambahkan bahwa pemerintah sedang memantau penyerapan susu segar oleh IPS. Ia juga mengusulkan kebijakan penggunaan minimal kandungan susu lokal dalam program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan peran peternak dalam rantai pasok.

“Model bisnis impor sapi perah juga perlu melibatkan koperasi dan peternak lokal agar mereka mendapatkan manfaat lebih besar,” kata Makmun.

Kunjungan kerja ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, peternak, dan industri dalam meningkatkan kesejahteraan peternak sekaligus memperkuat ketahanan pangan berbasis susu.  “Komitmen semua pihak adalah kunci keberhasilan,” pungkas Ahmad Yohan.