Ahmad Yohan Dukung Percepatan Pembangunan Irigasi untuk Capai Swasembada Pangan 2027

Fraksipan.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan memberikan dukungan penuh terhadap langkah Menko Pangan Zulkifli Hasan yang mendorong terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembangunan dan pemeliharaan irigasi sebagai tanggung jawab pemerintah pusat.

Menurutnya, langkah ini merupakan terobosan penting dalam mewujudkan target swasembada pangan pada 2027.

“Kita melihat pemerintah pusat melakukan banyak terobosan yang luar biasa demi ketahanan, dan swasembada pangan,” ujar Yohan dalam keterangannya, Minggu (5/1/2025).

Selain pembangunan irigasi, Yohan menyoroti kenaikan harga pembelian petani (HPP) gabah dan pemangkasan alur distribusi pupuk subsidi sebagai langkah strategis yang mempercepat pencapaian ketahanan pangan nasional.

Ia optimistis kombinasi kebijakan ini akan membawa dampak signifikan bagi petani dan perekonomian daerah. “Melihat semua itu, kami optimistis target swasembada pangan bisa terwujud,” tambahnya.

Terkait irigasi, Yohan, yang juga politisi PAN, menjelaskan bahwa banyak irigasi yang rusak atau bahkan tidak tersedia karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Dengan inisiatif pemerintah pusat, ia yakin percepatan pembangunan irigasi dapat terwujud.

“Inisiatif ini bukan hanya meringankan beban bupati dan gubernur, tapi juga mempercepat ketahanan dan swasembada pangan,” kata Yohan yang juga menjabat sebagai Presidium MN KAHMI.

Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan memastikan bahwa Perpres yang mengatur pembangunan irigasi oleh pemerintah pusat segera ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

“Perpres sudah selesai, sudah rapi, sudah di Mensesneg, mungkin 1-2 minggu ini bisa ditandatangani,” ungkap Zulhas, sapaan akrabnya. Ia juga menyebutkan pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 15 triliun untuk irigasi sawah di daerah, termasuk untuk perbaikan 2,6 hingga 3 juta hektar sawah yang belum memiliki irigasi layak.

Ahmad Yohan menegaskan bahwa DPR akan mengawasi implementasi kebijakan ini secara ketat untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.

“Komisi IV DPR tentunya akan mengawal, mengawasi, dan memastikan pembangunan dan pemeliharaan irigasi oleh pemerintah pusat terlaksana dengan maksimal dan tidak ada yang diselewengkan,” tegasnya. Ia juga mengajak masyarakat turut mengawasi program ini agar berjalan sesuai harapan.

Melalui kebijakan terintegrasi ini, Yohan yakin pemerintah dapat memenuhi target swasembada pangan pada 2027, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. Langkah ini, menurutnya, adalah contoh nyata komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat sektor pertanian nasional.