Ahmad Yohan: Inpres Koperasi Merah Putih Jadi Momentum Baru Pemberdayaan Nelayan
Ahmad Yohan: Inpres Koperasi Merah Putih Jadi Momentum Baru Pemberdayaan Nelayan
Ahmad Yohan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI sedang berbincang dengan Pengurus HNSI
Fraksipan.com — Anggota DPR RI Fraksi PAN yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Ahmad Yohan, menilai terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting dalam mendorong perlindungan dan pemberdayaan nelayan Indonesia.
“Inpres 9 tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), menjadi milestone berikutnya yang wajib kita optimalkan untuk semakin meningkatkan taraf hidup nelayan kita,” tegas Yohan dalam pernyataan resminya, Senin (28/4/2025).
Yohan menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki payung hukum yang kuat untuk perlindungan nelayan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Ia menyebut pemerintah pusat dan daerah telah melakukan berbagai langkah—mulai dari kebijakan, program, hingga penganggaran—untuk mendukung nelayan. Namun, menurutnya, kehadiran Inpres KDMP menambah dimensi baru yang memperkuat strategi kelembagaan dan kemitraan usaha sebagaimana diamanatkan undang-undang.
“Upaya-upaya tersebut juga didukung langkah-langkah yang secara paralel dilakukan para pemangku kepentingan termasuk HNSI,” ujarnya.
Menanggapi langkah teknis implementasi Inpres tersebut, Wakil Ketua Umum DPP HNSI lainnya, Agus Suherman, mengungkapkan pihaknya sedang melakukan konsolidasi nasional untuk memetakan desa-desa sektor perikanan. Proses ini melibatkan struktur HNSI dari tingkat pusat hingga daerah.
“Koperasi adalah soko guru perekonomian rakyat. Jadi inisiatif Bapak Presiden dengan KDMP tentunya harus dimanfaatkan sebagai momentum penguatan ekonomi rakyat. Di sektor perikanan, nelayan kecil harus menjadi prioritas utama,” kata Agus.
Agus juga menekankan pentingnya pendekatan teknis yang matang dan aspiratif. “Ada istilah ‘the devil is in the details’. Artinya turunan teknis memegang peranan kunci untuk kesuksesan sebuah kebijakan,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, dengan 2.000 di antaranya berasal dari penguatan 20.000 kelompok usaha sektor kelautan dan perikanan. Agus menyebut tugas ini sebagai “pekerjaan kolosal” yang membutuhkan kolaborasi luas.
“HNSI akan membantu menyerap seluruh aspirasi nelayan di seluruh desa pesisir kita. Insya Allah dengan kolaborasi dan kerja sama yang baik, niat mulia ini dapat mewujudkan tujuannya,” pungkas Agus.
