Ahmad Yohan Meminta Menteri KKP Bertindak Tegas Terkait Pagar Laut di Kabupaten Tangerang

Fraksipan.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, menilai temuan pagar laut sepanjang 30 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang hingga kini belum mendapatkan penanganan serius dari pihak terkait. Ia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera mengambil langkah tegas.

“KKP mestinya juga berani menyegel dan membongkar pagar laut di Tangerang,” kata Yohan dalam keterangannya.

Menurut Yohan, permasalahan pagar laut ini telah berlangsung terlalu lama tanpa adanya tindakan konkret dari aparat maupun pemerintah. Hal ini, menurutnya, menunjukkan kurangnya keberanian dalam menangani masalah yang merugikan nelayan.

“Sudah terlalu lama persoalan ini muncul, tapi belum ada tindakan tegas,” ujarnya.

Anggota DPR dari Fraksi PAN ini juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki dan mengungkap pihak yang bertanggung jawab di balik pemasangan ribuan bambu yang membentuk pagar laut tersebut. Ia menegaskan bahwa Komisi IV DPR akan mendukung penuh langkah tegas aparat dalam mengusut kasus ini.

“Siapa pun di belakang pemagaran laut itu, Komisi IV DPR mendukung langkah berani dan tegas,” tegas Yohan.

Lebih lanjut, Yohan menduga ada pihak tertentu yang memanfaatkan masyarakat sebagai tameng untuk melindungi otak sebenarnya dari tindakan ilegal ini. Ia memperingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam situasi tersebut.

“Masyarakat jangan mau dijadikan tameng pemagaran bambu, itu tindak pidana. Masyarakat jangan mau dikorbankan,” tukasnya.

Yohan juga meminta KKP untuk melakukan penyisiran di perairan lain guna memastikan tidak ada kasus serupa yang menghalangi akses nelayan dalam mencari nafkah.

“Jangan sampai ada lagi pemagaran bambu yang menghalangi nelayan mencari nafkah,” pungkasnya.

Kasus pagar laut ini, yang berdampak signifikan pada aktivitas nelayan setempat, menjadi perhatian serius DPR RI. Ahmad Yohan menekankan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan KKP untuk menyelesaikan persoalan ini secara tuntas demi melindungi hak dan kesejahteraan nelayan.