Ahmad Yohan Minta Polri Bebaskan Pengunjuk Rasa Di Labuan Bajo

 Ahmad Yohan Minta Polri Bebaskan Pengunjuk Rasa Di Labuan Bajo

Ahmad Yohan Anggota DPR RI Fraksi PAN

Fraksipan.com – Anggota komisi XI DPR RI, Ahmad Yohan meminta Polri agar membebaskan pengunjuk rasa yang menolak kenaikan harga tiket masuk ke Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo.

Menurutnya, aparat kepolisian harus lebih menggunakan cara yang persuasif daripada memobilisasi pasukan di lapangan.

Politisi Partai Amanat Nasional itu mengatakan, bahwa kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo menjadi Rp 3,75 juta dari harga tiket sebelumnya Rp200 ribu, akan berdampak terhadap tingkat kunjungan.

“Harga tiket yang mahal akan menekan tingkat permintaan dan kunjungan ke destinasi. Pelaku UMKM di sekitar taman menjadi terdampak. Apalagi para pelaku UMKM itu masih dalam masa recovery setelah landainya pandemi Covid-19,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/8/2022).

Ahmad Yohan menjelaskan mengenai unjuk rasa menolak kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo oleh pelaku usaha pariwisata di Manggarai Barat, NTT adalah aspirasi yang wajar saja terjadi. Sebab, para pelaku UMKM yang ada di sekitar Taman Nasional Komodo sangat bergantung pada pengunjung baik dalam maupun luar negeri.

Legislator asal Nusa Tenggara Timur itu mendapat kabar dari Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) setempat, bahwa lebih dari 10 ribu wisatawan domestik dan mancanegara membatalkan kunjungan ke Labuan Bajo karena kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo tersebut.

Dia juga menyampaikan, bahwa ada aspek sosial ekonomi dan kemanusiaan yang harus menjadi perspektif aparat. “Dengan kondisi demikian, maka kami minta Polri cc Kapolda NTT agar lebih persuasif pada para pengunjuk rasa. Dari pengaduan masyarakat pengunjuk rasa, sudah tiga orang yang ditahan polisi dan lainnya menjadi korban represif aparat kepolisian,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Ahmad Yohan meminta Polri melalui Polda NTT dan Polres Manggarai Barat agar membebaskan warga yang ditahan. Dia juga berpendapat bahwa aparat tak perlu melakukan tindakan represif dan memobilisasi pasukan tambahan di lapangan.

“Sejauh yang dilakukan adalah berunjuk rasa dan meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan tarif masuk Taman Nasional Komodo, maka itu menjadi hak demokrasi nya,” pungkasnya.

editor

Artikel terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + seven =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.