Aqib Ardiansyah Soroti Penambangan Ilegal dan Kecurangan Perusahaan Tambang
Aqib Ardiansyah Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PAN
Fraksipan.com – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN, Aqib Ardiansyah, menyoroti sejumlah isu krusial dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada Senin (3/2/2025). Raker ini membahas Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) serta masalah Domestic Market Obligation (DMO), penambangan ilegal, dan pengawasan proyek strategis nasional.
Aqib Ardiansyah menekankan pentingnya memasukkan klausul tegas terkait DMO dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba). Menurutnya, DMO harus diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab atas hajat hidup orang banyak.
“Ini kan di DPR sedang melakukan proses revisi Undang-Undang Minerba. Nah, kalau saran saya, yang masalah DMO ini harus ada klausul bahwa DMO itu wajib untuk pemenuhan BUMN yang memiliki tanggung jawab atas hajat hidup orang banyak. Menurut saya, akan lebih tegas dan lebih jelas kalau itu masuk dalam klausul Undang-Undang Minerba,” tegas Aqib.
Ia juga meminta agar ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 5 Ayat 3 yang mengatur tentang DMO.
Aqib juga menyoroti maraknya kasus penambangan ilegal, khususnya di Kalimantan Barat. Ia menilai pemerintah harus memiliki formulasi yang jelas dan tegas untuk memberantas praktik ilegal tersebut.
“Kami hampir selalu mendengar kasus-kasus yang berulang-ulang. Kita ini terkadang malas untuk belajar dari pengalaman. Seperti kasus illegal mining di Kalimantan Barat ini, kan salah satu yang hampir setiap saat kita juga mendengar hal-hal yang terkait dengan penambangan ilegal,” ujarnya.
Ia mendorong Menteri Bahlil untuk menciptakan warisan (legacy) selama masa jabatannya dengan membersihkan sektor pertambangan dari praktik ilegal.
“Mumpung masih ada waktu empat tahun ke depan, saya kira era Pak Bahlil inilah. Supaya Pak Bahlil jadi Menteri ini ada legacy-nya nanti bahwa penambangan di seluruh Indonesia itu harus clear and clean,” kata Aqib.
Aqib juga mengungkapkan fakta mencengangkan terkait pengawasan proyek strategis nasional, khususnya di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Dalam kunjungan kerja Komisi XII DPR RI pada akhir Desember 2024, ditemukan praktik kecurangan yang diduga menyebabkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah.
“Kami bulan Desember akhir, Komisi XII kunjungan kerja ke PT IWIP. Itu luar biasa. Kita betul-betul menemukan sebuah fakta yang mencengangkan. Kalau ini dihitung kerugian negara, saya yakin triliunan rupiah uang negara itu hilang di situ,” paparnya.
Ia mencontohkan, timbangan di salah satu area PT IWIP tidak berfungsi, sehingga truk-truk pengangkut nikel bisa melintas tanpa penimbangan.
“Kita lewat timbangan salah satu yang ada di wilayah IWIP, timbangan mati, truk lewat-lewat saja. Berapa ton nikel dibawa ke situ tanpa timbangan? Artinya bahwa pengawasan kita, negara hadir di proyek strategis nasional itu, sangat minim,” ujar Aqib.
Aqib meminta agar Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan dievaluasi secara ketat. Ia juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap proyek-proyek strategis nasional.
“Termasuk RKAB-nya dievaluasi. Saya mendapatkan laporan dari rekan-rekan jurnalis di Halmahera, Maluku Utara, mereka mau menambang 13 ribu hektar lagi. Coba dievaluasi dulu,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus hadir dalam setiap proyek strategis nasional untuk memastikan tidak ada lagi praktik kecurangan yang merugikan negara.
“Saya tidak mau lagi ada proyek strategis nasional yang tidak termonitor oleh pemerintah. Pemerintah tidak bisa hadir di situ,” pungkas Aqib.
Dengan sorotan ini, diharapkan pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem pengawasan dan menindak tegas praktik-praktik yang merugikan negara.
