Aqib Ardiansyah: Tata Kelola Tambang Nikel di Halmahera Tengah Perlu Dievaluasi

Fraksipan.com – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN, Aqib Ardiansyah, menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola tambang nikel di Halmahera Tengah. Ia mengungkapkan bahwa banyak praktik pertambangan yang belum memiliki payung hukum yang jelas, memberikan ruang bagi perusahaan untuk beroperasi di luar ketentuan.

“Kami sangat terkejut dengan praktik-praktik pertambangan yang ternyata banyak hal yang perlu dievaluasi,” ujar Aqib usai kunjungan kerja reses ke PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Kamis (26/12/2024).

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memantau pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang pertambangan, serta memastikan investasi berjalan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Aqib menekankan pentingnya pengawasan ketat untuk mencegah potensi kerugian negara yang dapat mencapai triliunan rupiah.

Pentingnya Pengawasan Proyek Strategis
Aqib menyatakan bahwa lemahnya pengawasan terhadap PSN dapat merugikan pendapatan negara dan menghambat cita-cita nasional, khususnya dalam mencapai swasembada energi. “Kami berharap pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM untuk bertindak tegas mengatur dan menata ulang supaya proyek strategis nasional itu betul-betul ada sistem pengawasan yang utuh,” tegasnya.

Ia menyoroti bahwa pengawasan bukan hanya tugas DPR, tetapi juga tanggung jawab semua pihak terkait. Kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan pelaku usaha menjadi kunci untuk menjaga integritas investasi di sektor tambang.

Demi Kepentingan Bangsa dan Negara
Menurut Aqib, tindakan evaluasi dan pengawasan ini bukan semata untuk kepentingan legislatif atau pemerintah, melainkan demi kepentingan bangsa dan negara. Ia berharap langkah-langkah yang diambil dapat mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, terutama di sektor energi.

“Ini untuk kepentingan anak bangsa, untuk kepentingan negara, dan untuk mewujudkan cita-cita Pak Presiden,” pungkasnya.

Kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ini menjadi sinyal penting agar semua proyek strategis nasional, termasuk di sektor pertambangan, berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia.[]