Arab Saudi Larang Warganya Ke Indonesia, PAN Cemaskan Calon Jemaah Haji Tahun Ini

 Arab Saudi Larang Warganya Ke Indonesia, PAN Cemaskan Calon Jemaah Haji Tahun Ini

Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay

Fraksipan.com – Kebijakan Pemerintah Arab Saudi melarang warganya untuk berpergian ke 16 negara, termasuk Indonesia karena wabah Covid-19 yang dianggap masih berbahaya menjadi kekhawatiran bagi Fraksi PAN.

Terkait hal ini, Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay meminta agar pemerintah Indonesia memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu pemberangkatan jamaah haji asal Indonesia.

“Menurut saya yang perlu diawasi dan juga dikawal adalah agar jamaah haji kita harus tetap bisa diberangkatkan, jangan sampai warganya dilarang ke sini, kita malah dilarang ke sana,” kata Saleh kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2022).

Oleh karena itu, Saleh berharap bahwa kebijakan pemerintah Arab Saudi tidak berimbas pada kesepakatan bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi, yang mana 45% jamaah Indonesia bisa berangkat pada musim haji 2022 ini.

“Jadi mudah-mudahan enggak sampai ke situ karena saya yakin sudah ada kesepakatan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi untuk memberangkatkan 45% jamaah kita,” ucapnya.

Anggota Komisi IX DPR ini menghormati keputusan Arab Saudi tersebut, meskipun ia menduga bahwa itu merupakan keputusan lama yang direview dan dikeluarkan kembali oleh pemerintah Arab Saudi.
Bagaimana pun Arab Saudi berhak melarang warga negaranya untuk berkunjung ke negara tertentu, sama halnya dengan Indonesia.

Menurut Saleh, kebijakan Arab Saudi ini perlu menjadi pengingat bagi penanganan Covid-19 di Tanah Air, di mana sudah dilakukan sejumlah pelanggaran, dan bahkan sedang dalam proses transisi dari pandemi menuju endemi.

“Perlu menjadi kesiapan kita di Indonesia ini apakah betul kita memang masih berbahaya, karena negara lain melihat kita masih berbahaya. Sementara kita di sini sudah mulai longgar apalagi, katanya memakai masker di ruang terbuka sudah enggak diwajibkan. Itu kan ada arah-arah pelonggaran itu, di mana dalam waktu dekat malah justru menuju endemi dari pandemi menuju endemi,” kata legislator Dapil Sumatera Utara II ini.

editor

Artikel terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen + 14 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.