Ashabul Kahfi Soroti Dampak PHK Massal PT Sritex, Desak Langkah Strategis Pemerintah
Ashabul Kahfi Anggota DPR RI Fraksi PAN Dapil Sulsel I
Fraksipan.com – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Ashabul Kahfi, menyatakan keprihatinannya atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menimpa lebih dari 12.000 karyawan PT Sritex.
Ia menekankan bahwa dampak dari penutupan perusahaan ini bukan hanya sekadar hilangnya pekerjaan, tetapi juga berimbas pada kondisi ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada industri tekstil.
“Ini bukan hanya soal kehilangan pekerjaan, tetapi juga soal dampak jangka panjang terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada industri tekstil,” ujar Kahfi, Senin (3/3/2025).
Sebagai informasi, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sritex, pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara, resmi dinyatakan pailit dan menutup operasinya per 1 Maret 2025. Keputusan ini diperkuat melalui rapat kreditur kepailitan pada 28 Februari 2025 setelah kasasi yang diajukan perusahaan ditolak pengadilan.
Menghadapi situasi ini, Kahfi mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna meminimalkan dampak ekonomi yang timbul, terutama di bulan Ramadhan.
Pertama, ia menyoroti perlunya percepatan restrukturisasi industri tekstil nasional agar perusahaan lain tidak mengalami kondisi serupa. Ia menegaskan bahwa insentif bagi industri padat karya harus tetap tersedia dalam bentuk relaksasi pajak, subsidi energi, dan bantuan modal kerja.
Kedua, ia menekankan pentingnya perlindungan tenaga kerja yang lebih optimal. Meskipun pemerintah telah berupaya membuka lowongan kerja bagi korban PHK, Kahfi menilai bahwa langkah ini harus dilakukan secara sistematis.
“Pemerintah perlu memperkuat program pelatihan dan re-skilling tenaga kerja, terutama bagi mereka yang berusia di atas 40 tahun agar tetap kompetitif di pasar kerja,” tegasnya.
Ketiga, ia mendesak percepatan pencairan hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan. Ia menegaskan agar proses kepailitan tidak merugikan para pekerja akibat penyelesaian yang berlarut-larut.
Terakhir, Kahfi menekankan pentingnya sinergi pemerintah dengan dunia usaha untuk menghindari PHK massal di sektor-sektor strategis lainnya. Ia mendorong evaluasi kebijakan industri dan ketenagakerjaan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
“Kami di Komisi IX akan terus mengawal isu ini dan memastikan kebijakan yang diambil berpihak kepada pekerja dan masyarakat luas. Jangan sampai ribuan keluarga kehilangan sumber penghidupan tanpa solusi yang jelas dari pemerintah,” pungkasnya.
