Boyman Harun: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lebih Prioritas daripada Membuka Lokasi Baru

Fraksipan.com — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Boyman Harun, menegaskan pentingnya fokus pemerintah dalam merevitalisasi kawasan transmigrasi yang sudah ada dibanding membuka lokasi transmigrasi baru. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi V DPR RI dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Transmigrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (29/04/2025).

Boyman menyampaikan bahwa program transmigrasi sebetulnya sudah berlangsung sejak era Orde Lama dan Orde Baru, dan kini jutaan warga transmigrasi telah tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Namun demikian, ia menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap fasilitas umum di kawasan transmigrasi, seperti jalan desa, sekolah, puskesmas, hingga akses kepemilikan lahan.

“Daripada membuka lokasi transmigrasi baru dengan anggaran yang terbatas, lebih baik anggaran yang ada digunakan untuk memperbaiki kawasan transmigrasi yang sudah ada. Jangan sampai transmigran justru terlantar dan hidup dalam kesengsaraan karena tidak adanya fasilitas memadai,” ujar Boyman.

Ia juga mengkritisi model transmigrasi plasma yang kini banyak diterapkan, di mana perusahaan lebih dominan dibanding masyarakat. Menurutnya, pola transmigrasi inti yang dahulu dikelola langsung oleh pemerintah pusat justru lebih ideal, karena masyarakat menjadi pusat perhatian program, bukan sekadar pelengkap perusahaan.

Sebagai perwakilan daerah pemilihan Kalimantan Barat, Boyman mengungkapkan bahwa wilayahnya telah menampung sekitar 400–500 ribu warga transmigran. Ia pun mengundang Menteri dan Wakil Menteri untuk melihat langsung kondisi kawasan transmigrasi di Kalimantan Barat guna merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

“Revitalisasi jauh lebih baik daripada membuka program baru yang nantinya hanya akan mangkrak karena tidak ditopang oleh fasilitas dan anggaran yang cukup,” tegas Boyman.

Pernyataan ini menjadi catatan penting bagi Kementerian Transmigrasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan transmigrasi ke depan agar lebih fokus pada keberlanjutan dan peningkatan kualitas hidup warga transmigrasi yang telah lebih dulu ditempatkan.