Boyman Harun Soroti Aplikator Langgar Batas Maksimal Potongan, Sebut “Dosanya Sudah Terlalu Besar”

Fraksipan.com — Anggota Komisi V DPR RI, Boyman Harun, menyoroti keras praktik aplikator transportasi online yang dinilai telah melampaui batas maksimal potongan yang telah diatur oleh pemerintah. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para pengemudi transportasi online di Gedung DPR RI pada Rabu, 21 Mei 2025.

Menurut Boyman, pemerintah sebenarnya telah menetapkan batas maksimal potongan sebesar 15% dari penghasilan pengemudi. Namun dalam praktiknya, banyak aplikator yang menarik potongan hingga mencapai 30% bahkan 50%.

“Sudah jelas sebenarnya. Ada aturan yang sudah mengatur batas maksimal, paling tinggi 15%. Itu tidak ditepati oleh aplikator. Itu sudah kesalahan pertama,” tegas Boyman di hadapan forum rapat.

Politisi dari Fraksi PAN itu menilai pelanggaran yang dilakukan aplikator bukan sekadar persoalan teknis, tetapi sudah masuk kategori pelanggaran hukum. Oleh karena itu, ia mendesak agar Kementerian Perhubungan segera memanggil aplikator untuk dievaluasi dan dimintai pertanggungjawaban.

Lebih lanjut, Boyman menekankan pentingnya langkah cepat ketimbang menunggu proses penyusunan regulasi baru. Ia mengingatkan bahwa para pengemudi telah menanggung beban berat selama lebih dari satu dekade.

“Kalau bicara undang-undang ke depannya, saya pikir itu terlalu lama. Para ojek online ini sudah menderitanya 10 tahun,” ujarnya.

Ia juga menyoroti adanya pungutan biaya dari aplikator yang tidak memiliki dasar hukum. Menurutnya, jika benar tidak diatur dalam regulasi, biaya-biaya tersebut harus segera dihapuskan.

Di akhir pernyataannya, Boyman menegaskan peran DPR dalam hal ini adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan yang sudah ada.

“Tugas kita sebagai anggota DPR adalah bertanya kepada pemerintah, apakah peraturan yang sudah dikeluarkan ini dilaksanakan aplikator atau tidak? Kalau benar tidak dilaksanakan, saya pikir dosanya sudah terlalu besar ini kalau dijalankan terus,” pungkasnya.

Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya DPR RI dalam menjaring aspirasi dan masukan dari para pengemudi transportasi online guna merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada pekerja lapangan.