Desy Ratnasari Soroti Verifikasi Perusahaan Pers untuk Jamin Informasi Berkualitas

Fraksipan.com – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers, Desy Ratnasari, anggota DPR dari Fraksi PAN, menyoroti peran Dewan Pers dalam memperkuat kualitas pers, terutama di media online.

Desy menekankan pentingnya sertifikasi bagi wartawan melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sesuai amanat Undang-Undang Pers Pasal 5 ayat (2), yang menyebutkan salah satu tugas Dewan Pers adalah meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. “Bagaimana Dewan Pers meningkatkan kualitas pekerja pers, khususnya yang ada di media online, melalui sertifikasi yang dilakukan saat ini?” ujar Desy.

Sorotan pada Freelancer dan Berita Berkualitas
Desy memberikan perhatian khusus pada syarat freelancer yang diperbolehkan mengikuti UKW. Ia menggarisbawahi bahwa mereka harus menunjukkan kontinuitas dalam menghasilkan berita berkualitas, baik secara subjektif maupun objektif. “Siapa yang menentukan kebijakan ini sehingga qualified untuk bisa ikut UKW, mendapatkan sertifikasi, dan menghadirkan berita berkualitas yang memang pantas dibaca masyarakat?” tanyanya.

Proses Verifikasi Perusahaan Pers
Lebih lanjut, Desy juga menyoroti pentingnya proses verifikasi perusahaan pers, baik secara administratif maupun faktual. Menurutnya, transparansi dalam verifikasi ini sangat penting agar masyarakat mengetahui media mana yang bertanggung jawab dan terpercaya. “Bagaimana proses verifikasi tersebut saat ini, bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki kewenangan menyebarkan berita kepada masyarakat?”

Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi mengenai status verifikasi perusahaan pers perlu disebarluaskan. “Masyarakat harus tahu perusahaan pers mana yang menyampaikan informasi yang cukup terbuka, bertanggung jawab, dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya belum melihat informasi itu tersebar di masyarakat,” tegasnya.

Fokus pada Pemilu dan Pilkada
Rapat yang juga membahas pengawasan penyiaran dan keterbukaan informasi terkait Pemilu dan Pilkada ini menyoroti peran Dewan Pers, KPI, dan KIP dalam memastikan informasi yang sampai ke publik bebas dari penyimpangan dan disampaikan oleh media yang kredibel.

Pernyataan Desy ini mencerminkan pentingnya sinergi antara pemerintah, regulator, dan media dalam menjaga kualitas informasi, terutama di tengah momentum politik yang menentukan. [MS]