Eddy Soeparno: Gangguan terhadap Investasi Sama dengan Menghambat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Faksipan.com — Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyoroti maraknya aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) dan dinilai telah mengganggu dunia usaha. Menurutnya, tindakan seperti itu harus segera ditertibkan karena berpotensi merusak iklim investasi di Indonesia.

“Syarat utama investor mau menanamkan modalnya adalah keamanan dan kepastian hukum. Jika investor yakin bahwa keduanya dijamin negara, mereka tidak akan ragu untuk berusaha di Indonesia,” ujar Eddy, menegaskan pentingnya jaminan keamanan bagi investor.

Ia menambahkan, investor bahkan bersedia menanamkan modal di sektor-sektor yang infrastrukturnya belum tersedia, asalkan ada jaminan stabilitas dan kepastian hukum. Hal ini menunjukkan betapa strategisnya penegakan hukum yang konsisten dalam menarik investasi.

Politikus PAN yang juga dikenal sebagai doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia ini mengungkapkan bahwa investasi merupakan komponen vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju target 8%.

“Di tengah melambatnya daya beli masyarakat dan tantangan yang dihadapi ekspor produk Indonesia akibat melemahnya harga komoditas dan penerapan tarif oleh AS, kinerja ekonomi nasional bisa terdongkrak oleh masuknya investasi,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa tindakan-tindakan yang menghambat masuknya investasi sama saja dengan menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional. “Dengan kata lain, jika ada pihak-pihak yang mengganggu iklim investasi di Indonesia, itu sama saja dengan mengganggu target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8%,” tegasnya.

Eddy juga membandingkan kondisi Indonesia dengan negara-negara tetangga yang lebih kondusif bagi investor. Ia menyebut, di negara lain yang menjadi tujuan investasi asing, aksi premanisme terhadap pelaku usaha nyaris tidak ditemukan. Oleh karena itu, menurutnya, Indonesia berisiko kalah bersaing jika tidak segera menindak aksi-aksi yang meresahkan pelaku usaha.

Ia mengingatkan bahwa pemerintah menargetkan investasi sebesar Rp1.900 triliun pada tahun 2025. Jika kepercayaan investor terganggu, maka pencapaian target tersebut akan terancam.

“Oleh karena itu, semakin dini penanganan dan penegakan hukum terhadap aksi-aksi premanisme tersebut, Indonesia akan mengirimkan sinyal kuat ke dunia usaha bahwa pemerintah tidak mentolerir ‘aksi koboi’ para preman,” ungkap Wakil Ketua Umum PAN itu.

Lebih lanjut, Eddy menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Kementerian Dalam Negeri yang tengah mengevaluasi kemungkinan revisi Undang-Undang Ormas. Namun, ia juga menilai bahwa ketegasan aparat dalam menindak aksi premanisme sudah cukup sebagai langkah utama untuk memulihkan situasi.

“Saya juga menyambut baik usulan Mendagri yang tengah mengevaluasi perlunya revisi UU Ormas, meski saya merasa bahwa ketegasan aparat penegak hukum memberantas aksi premanisme sampai ke akar-akarnya sudah akan cukup ampuh tanpa perlu merubah legislasinya,” tutup anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat III, Kota Bogor dan Cianjur tersebut.