Eddy Soeparno Komitmen Kawal Pembangunan Jalur Puncak II
Eddy Soeparno Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
Fraksipan.com – Kepastian pembangunan Jalur Puncak II hingga kini masih belum menemui titik terang. Padahal, jalur ini sudah digadang-gadang dapat menjadi jalan alternatif pengurai kemacetan bagi para wisatawan yang datang dari Cianjur menuju Bogor maupun sebaliknya.
Bahkan, kedua pimpinan daerah yakni Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor bersama Komisi V DPR RI sudah melakukan pertemuan guna membahas pembangunan jalur ini agar bisa segera rampung.
Bupati Cianjur, Herman Suherman mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan perusahaan perkebunan di Desa Batulawang.
Dan saat ini tengah menanti surat dari pemerintah pusat untuk kembali memulai pembangunan di Jalur Puncak II.
“Kami sudah berkomunikasi dengan PT MPM, tinggal relokasi saja. Tapi kami juga masih menunggu surat dari Pak Menteri,” ujar Herman kepada Cianjur Today, Selasa (8/6/2021).
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mengungkapkan, melihat kondisi Puncak saat ini, membuat keberadaan Jalur Puncak II menjadi sangat instrumental.
“Karena, jalur ini bukan hanya menjadi jalur utama Puncak saja, tetapi menjadi salah satu pendorong ekonomi daerah, baik di bidang UMKM maupun pariwisata,” jelasnya.
Sehingga, lanjutnya, butuh dukungan semua pihak agar Jalur Puncak II ini bisa segera rampung pembangunannya.
“Saat ini, saya akan mengimbau kepada Fraksi PAN yang ada di Komisi V DPR RI untuk segera merealisasikan pembangunan jalur tersebut meskipun anggaran tengah ketat dari pemerintah,” paparnya.
Namun, lanjutnya, jika berbicara mengenai investasi di bidang infrastruktur, Jalur Puncak ini memang memiliki potensi ekonomi yang luar biasa.
“Sehingga pembangunan Jalur Puncak II sangat patut untuk diperjuangkan,” ucapnya.
Kemacetan di Jalur Puncak, lanjutnya, sudah cukup membuat sejumlah pihak, terlebih masyarakat terkuras waktu hingga tenaga. Bukan waktu yang singkat, namun berjam-jam terjebak dalam kemacetan kerap menjadi permasalahan yang tak bisa terus berlarut.
“Sehingga peran serta pemerintah dalam menyelesaikan masalah kemacetan harus segera berakhir dengan terealisasinya pembangunan jalur ini,” tandasnya.
