Farah Puteri Nahlia Desak Regulasi Keamanan Laut yang Inklusif untuk Lindungi Nelayan dan Kedaulatan Maritim
Farah Puteri Nahlia Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN
Fraksipan.com – Nelayan adalah kelompok yang paling rentan terdampak di tengah berbagai ancaman keamanan di perairan Indonesia. Mereka tidak hanya menghadapi praktik penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing, tetapi juga harus bersaing dengan eksploitasi laut yang merusak lingkungan. Situasi ini semakin memburuk akibat lemahnya perlindungan pemerintah terhadap sektor kelautan.
Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia, menegaskan pentingnya kejelasan regulasi keamanan laut untuk melindungi nelayan dari kebijakan yang tumpang-tindih.
“Masyarakat pesisir dan nelayan bukan sekadar pengguna laut, tetapi juga garda terdepan dalam mendeteksi ancaman sejak dini. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan program peningkatan kapasitas,” tegasnya.
Kurangnya pengawasan di laut telah menyebabkan hasil tangkapan nelayan terus menurun akibat praktik eksploitasi ilegal. Jika tidak segera ditangani, Indonesia tidak hanya kehilangan kedaulatan lautnya, tetapi juga sumber daya alam yang seharusnya menjadi penopang ekonomi masyarakat pesisir.
Farah menekankan bahwa RUU Keamanan Laut perlu melibatkan peran aktif masyarakat sipil, khususnya nelayan, dalam sistem keamanan maritim.
“Dengan strategi yang lebih inklusif, keamanan laut bukan hanya sekadar isu pertahanan, tetapi juga bagian dari kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Pernyataan Farah ini menyoroti pentingnya pendekatan yang holistik dalam mengatasi masalah keamanan laut. Tanpa melibatkan nelayan sebagai aktor kunci, upaya menjaga kedaulatan maritim dan melindungi sumber daya laut akan sulit tercapai.
