Farah Puteri Nahlia: Keamanan Laut Harus Segera Diselesaikan, Bukan Hanya Wacana

Fraksipan.com – Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia, menyoroti lambannya implementasi kebijakan keamanan laut, yang hingga kini masih berkutat dalam diskusi tanpa tindakan nyata. Indonesia sebagai negara maritim dengan luas perairan mencapai 3,2 juta km² terus menghadapi ancaman yang semakin kompleks dalam menjaga kedaulatan lautnya.

“Tantangan zaman terus berkembang, tetapi kita masih berkutat dalam diskusi tanpa langkah nyata. Regulasi yang ada harus lebih tajam dan operasional,” tegas Farah. Ia menekankan bahwa keamanan laut tidak boleh hanya menjadi bahan pembahasan, tetapi harus segera mendapatkan solusi konkret.

Salah satu wilayah yang menjadi perhatian utama adalah Laut Natuna Utara. Farah mengungkapkan bahwa dalam berbagai insiden di kawasan ini, Indonesia kerap tertinggal dalam aspek persenjataan dan teknologi dibandingkan negara lain. Misalnya, kapal patroli Indonesia masih kalah canggih dibandingkan dengan Coast Guard China yang beroperasi di wilayah tersebut. Situasi ini, jika terus dibiarkan, dapat melemahkan kontrol Indonesia atas perairannya sendiri.

Sebagai langkah strategis, Farah mendorong penguatan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keamanan maritim. Ia mengusulkan konsep multi-agency, single task, yang memungkinkan koordinasi lebih efektif tanpa terjadi tumpang tindih kewenangan antarinstansi terkait.

Selain itu, Farah menekankan pentingnya peran masyarakat pesisir dan nelayan dalam mendukung pengamanan perairan. Menurutnya, mereka bukan hanya pengguna laut, tetapi juga garda terdepan yang dapat mendeteksi ancaman lebih awal. Oleh karena itu, ia mendorong adanya program peningkatan kapasitas bagi komunitas pesisir agar dapat berkontribusi secara aktif dalam menjaga keamanan maritim.

Jika strategi keamanan laut tidak segera diperkuat dengan kebijakan yang konkret dan operasional, Farah memperingatkan bahwa kedaulatan maritim Indonesia akan semakin rentan terhadap intervensi pihak asing. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa hasil pembahasan mengenai keamanan laut harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah hingga ke tingkat Presiden agar Indonesia tidak terus berada dalam posisi lemah di perairannya sendiri.