Fraksi PAN Dukung Mensos Lapor KPK Terkait 21 juta Data Ganda Kemiskinan
Saleh Partaonan Daulay Ketua Fraksi PAN DPR RI
Fraksipan.com – Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendukung langkah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, yang melaporkan adanya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (Bansos) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Saleh, yang disampaikan Risma merupakan bukti bahwa data kemiskinan memang masih bermasalah.
“Ini bukti terbaru. Tidak tanggung-tanggung, ada 21 juta data bansos yang salah. Ini tidak bisa didiamkan,” kata Saleh dalam keterangannya, Selasa (4/5/2021).
Dalam hal ini, Saleh mempertanyakan terkait pemberian bansos sebelumnya dan penanggung jawaban pendataan.
“Apakah dalam pemberian bansos sebelumnya ke-21 juta data itu masih menerima? Lalu, kenapa dengan mudah dilaporkan dan ditidurkan? Siapa penanggung jawab pendataannya?,” ucap Saleh.
Sewaktu Mensos dijabat Khofifah Indar Parawansa, kata Saleh, sudah ada program satu pintu data kemiskinan yang diolah oleh Kementerian Sosial. Kemudian, sekarang, ada yang disebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam hal ini, Saleh pun kini bertanya kembali mengenai perbedaan data kemiskinan dan DTKS.
“Apa ini bukan bagian dari verifikasi data yang sudah divalidasi? Kenapa kok sekarang ada menteri baru yang menyebut ada 21 juta data yang salah?,” tandasnya.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, problem kesalahan data ini tidak bisa begitu saja dibiarkan. Pasalnya, ada banyak konsekuensinya. Termasuk akan banyak yang mempertanyakan data yang dipakai dalam pemberian bantuan sosial yang berjalan saat ini.
“Katakanlah, misalnya, pemberian bantuan PKH (Program Keluarga Harapan). Begitu juga pendataan bagi KIS atau BPJS Kesehatan dari data PBI, dan program bantuan sosial lainnya. Data mana yang dipakai?,” Ucapnya.
Lebih lanjut, Saleh menyatakan pihaknya heran dengan adanya kesalahan data. Menurutnya, Fraksi PAN sudah mengikuti soal pendataan ini sejak 2017.
“Mestinya semakin ke sini, pendataannya semakin bagus, kok ini malah makin tidak jelas. 21 juta data itu tidak sedikit. Memverifikasinya pasti tidak mudah,” tutup Saleh.
