Herry Dermawan: Pengelolaan Laut Harus Berkeadilan dan Berkelanjutan

Fraksipan.com – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PAN, Herry Dermawan, meninjau langsung fenomena pemagaran laut yang memicu polemik di berbagai aspek. Dalam kunjungannya, Herry menyoroti pentingnya tata kelola pesisir yang berbasis pada keberlanjutan dan keadilan untuk menjaga keseimbangan ekologis sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Hari ini, Komisi IV DPR RI meninjau langsung fenomena pemagaran laut yang menimbulkan polemik di berbagai aspek: ekologis, sosial, dan ekonomi,” kata Herry melalui akun Instagram @herrydermawanmediacenter.

Ia menyoroti dampak negatif pemagaran laut yang dilakukan tanpa kajian lingkungan. Menurut Herry, pembatasan ruang perairan yang tidak mempertimbangkan aspek ekologi dapat mengganggu keseimbangan biota laut. Selain itu, kebijakan yang tidak inklusif dapat menghambat ekonomi biru dan merugikan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya laut.

Baca Juga : Ahmad Yohan Meminta Menteri KKP Bertindak Tegas Terkait Pagar Laut di Kabupaten Tangerang

“Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut sumber daya alam tidak hanya mempertimbangkan aspek investasi dan infrastruktur, tetapi juga hak-hak masyarakat yang telah lama bergantung pada sumber daya tersebut,”

“Dalam perspektif ekologi kelautan, pembatasan ruang perairan yang tidak berbasis kajian lingkungan dapat mengganggu keseimbangan biota laut, sedangkan dari aspek ekonomi biru, kebijakan yang tidak inklusif justru berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya laut,” jelas Herry.

Sebagai anggota Komisi IV yang memiliki tanggung jawab di bidang kelautan, Herry menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan laut harus berlandaskan prinsip keberlanjutan, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan hak-hak masyarakat lokal yang telah lama bergantung pada sumber daya laut.

“Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut sumber daya alam tidak hanya mempertimbangkan aspek investasi dan infrastruktur, tetapi juga hak-hak masyarakat yang telah lama bergantung pada sumber daya tersebut,” tambahnya.

Herry juga menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan wujud komitmen Komisi IV untuk memastikan kebijakan tata kelola pesisir berjalan sesuai asas keadilan ekologis dan ekonomi. Ia mengingatkan bahwa ekosistem laut adalah aset jangka panjang bangsa yang harus dijaga demi keberlanjutan generasi mendatang.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk memastikan bahwa kebijakan tata kelola pesisir berjalan sesuai dengan asas keadilan ekologis dan ekonomi. Karena keseimbangan ekosistem laut adalah aset jangka panjang bangsa,” pungkas Herry.

Melalui tinjauan ini, Herry berharap kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis kajian dapat diterapkan untuk mengatasi persoalan pemagaran laut dan menjaga keseimbangan antara pembangunan serta pelestarian lingkungan.[]