Intan Fauzi: Kritik Adalah Bagian Dari Demokrasi
Hj. Intan Fauzi Anggota DPR RI Komisi IX Fraksi PAN
Fraksipan.com – Anggota Fraksi PAN DPR RI Intan Fauzi menilai kritik merupakan bagian dari demokrasi sehingga kritik yang disampaikan elemen masyarakat sipil kepada DPR dan pemerintah harus dianggap sebagai masukan yang konstruktif untuk perbaikan lembaga.
“Kita tidak bisa meredam kritik, karena kritik diperlukan dan merupakan bagian terpenting dari demokrasi. Proses anggota DPR bisa jadi wakil rakyat dimulai dari aktivitas di masyarakat dan kegiatan berpartai yang bermanfaat sehingga terbangun kepercayaan,” kata Intan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Hal itu disampaikan Intan saat menjadi pembicara dalam diskusi “Refleksi 20 Tahun Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi): Jalan Panjang Mendorong Perubahan DPR” yang berlangsung secara virtual, Senin.
Dia menjelaskan dalam sebuah negara demokrasi memungkinkan masyarakat memberikan aspirasi dalam urusan kenegaraan atau “public affairs”. Karena itu, menurut dia, diperlukan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik.
“Saluran aspirasi sekarang dari berbagai media, baik media konvensional dan media sosial (medsos) merupakan bagian dari masukan,” ujarnya.
Intan mengatakan HUT Formappi tidak jauh berbeda dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga baru merayakan Milad ke-23 pada tanggal 23 Agustus 2021.
Menurut dia, PAN lahir dari “rahim” reformasi sehingga agenda reformasi menjadi acuan dan pedoman bagi setiap kader PAN, yaitu kepastian hukum, proporsionalitas, profesionalitas, keterbukaan, akuntabilitas, tertib penyelenggaraan negara, dan kepentingan umum.
“Reformasi dimaknai sebagai keterlibatan publik langsung dan keterbukaan dalam Pemilu Legislatif, Pilkada, dan Pemilu Presiden. Jadi kalau kita mengoreksi masalah politik, tidak terlepas dari fungsi parpol dan sarana komunikasi politik,” katanya.
Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional (PUAN) itu menilai posisi penting di eksekutif dan legislatif perlu kader yang teruji sehingga parpol harus menjadi tempat “penggodokan” kader yang bisa memahami aspirasi masyarakat dan persoalan negara.
