Iskandar Dorong Pemanfaatan Dana Abadi Umat untuk Kedaulatan Armada Haji Nasional
H. Iskandar, S.E Anggota Komisi VI DPR RI
Fraksipan.com — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Iskandar, mendorong pemerintah melalui PT Garuda Indonesia Tbk untuk memanfaatkan Dana Abadi Umat dalam rangka memperkuat kedaulatan armada penerbangan nasional dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Hal tersebut disampaikan Iskandar dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan Direksi PT Garuda Indonesia beserta subholding-nya di Gedung DPR RI, Rabu (7/5/2025). Rapat tersebut membahas kesiapan Garuda dalam melayani jemaah haji tahun ini.
“Haji adalah tugas negara yang menyangkut martabat dan reputasi internasional Indonesia. Maka selayaknya, kita memiliki armada yang berdaulat dan tidak terus-menerus bergantung pada sewa pesawat dari luar negeri,” ujar Iskandar.
Iskandar menilai, keberadaan Dana Abadi Umat yang dikelola Kementerian Agama dapat menjadi sumber pendanaan strategis untuk memperkuat kemandirian armada haji nasional, khususnya melalui pengadaan pesawat oleh Garuda Indonesia.
“Kita memiliki Dana Abadi Umat di Kemenag. Garuda bisa bekerja sama dengan Kementerian Agama maupun Kementerian Perhubungan untuk memanfaatkan dana itu, guna membeli atau menambah kepemilikan pesawat sendiri. Tujuannya jelas: mengurangi ketergantungan pada sewa armada asing,” tegasnya.
Menurutnya, langkah ini akan berdampak positif terhadap efisiensi biaya penyelenggaraan haji, sekaligus mendukung arahan Presiden untuk menurunkan ongkos naik haji (ONH) di masa mendatang.
“Kalau kita bisa miliki armada sendiri, biaya operasional bisa ditekan. Ini ujungnya akan dirasakan langsung oleh rakyat, terutama mereka dari golongan ekonomi menengah ke bawah,” tambah Iskandar.
Sebagai bagian dari strategi jangka menengah dan panjang, Iskandar mendorong adanya roadmap yang terukur dalam pengembangan armada nasional untuk haji, termasuk rencana pengadaan pesawat berbadan lebar (wide-body) yang cocok untuk penerbangan jarak jauh dan mengangkut jemaah dalam jumlah besar.
“Ini soal kontinuitas, bukan hanya untuk satu musim haji, tapi untuk keberlangsungan layanan ibadah haji Indonesia ke depan,” pungkasnya.
