Iskandar Soroti Tantangan Penyerapan Gabah Petani, Minta Bulog Percepat Akselerasi Teknologi
H. Iskandar Anggota Komisi VI DPR RI
Fraksipan.com — Anggota Komisi VI DPR RI, Iskandar, menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi Perum Bulog dalam upaya menyerap gabah hasil panen petani secara maksimal. Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Direktur Utama Perum Bulog, Iskandar menegaskan pentingnya kesiapan Bulog menghadapi sistem pertanian modern dan mekanisasi yang kini digunakan oleh para petani.
Menurut Iskandar, sistem panen saat ini telah berubah. Petani tak lagi memanen secara manual, melainkan menggunakan alat mekanik seperti combine harvester yang langsung mengemas gabah ke dalam karung. “Pertanyaannya sekarang, apakah Bulog siap menyerap gabah dalam sistem seperti ini? Karena di lapangan, harga sangat bervariasi tergantung rendemen gabah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tuntutan petani agar Bulog membeli gabah dengan harga Rp6.500 per kilogram, tanpa memahami mekanisme perhitungan rendemen. Menurutnya, perlu ada edukasi dan sosialisasi yang massif kepada petani agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Selain itu, Iskandar menekankan pentingnya investasi teknologi untuk mendukung sistem tanam dan panen serempak secara nasional. “Dengan mekanisasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir, penyerapan gabah oleh Bulog bisa dilakukan secara efisien dan merata,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyoroti keterbatasan fasilitas pergudangan Bulog yang dinilai belum memadai untuk menyimpan cadangan pangan nasional dalam jangka panjang. Ia meminta agar pemerintah mengklasifikasikan aset pergudangan Bulog sebagai objek vital negara yang keamanannya dijaga secara maksimal.
Sebagai penutup, Iskandar menggarisbawahi pentingnya data pertanian yang valid dan akurat agar penyerapan gabah dan manajemen stok beras nasional berjalan optimal. “Kalau datanya tidak valid, maka stok bisa berlebih atau justru kekurangan, dan Bulog akan menanggung akibatnya,” tegasnya.
Iskandar berharap seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Bulog, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, dapat bersinergi mewujudkan swasembada pangan nasional sebagaimana amanat Presiden dalam Asta Cita.
