Muhammad Hatta: Kenaikan PPN 12 Persen Picu Efek Domino di Sektor UMKM dan Industri

Fraksipan.com – Rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai Januari 2025 dinilai dapat menimbulkan efek domino yang signifikan.

Hal ini disampaikan oleh Politisi Fraksi PAN Muhammad Hatta, yang menyoroti dampak besar kebijakan tersebut terhadap sektor UMKM, industri, dan pariwisata.

“Yang pertama harus dipahami, sektor industri dan UMKM saat ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Banyak perusahaan, seperti Sritex dan Pan Brothers, sudah berada di ambang kegagalan,” kata Hatta, yang juga Anggota Komisi VII DPR RI, saat Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Bali, Sabtu (7/12/2024).

Ia menegaskan, pemerintah harus lebih bijak dalam menentukan waktu penerapan kenaikan PPN, mengingat sektor ini sangat bergantung pada UMKM sebagai pemasok utama.

Hatta menambahkan bahwa beban UMKM dan industri saat ini sudah berat akibat kenaikan biaya produksi dan perlambatan daya beli masyarakat.

“Bukan berarti kita tidak setuju, tapi ini bukan waktu yang tepat. Timing-nya tidak sesuai karena saat ini daya beli masyarakat sedang melambat,” ujarnya.

Ia juga memperingatkan risiko efek berantai berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, khususnya di sektor padat karya seperti tekstil.

Sebagai langkah mitigasi, Hatta mengusulkan agar kenaikan pajak lebih difokuskan pada sektor yang sudah stabil dan memiliki pasar global yang kuat.

Ia juga mendorong adanya stimulus atau afirmasi bagi sektor yang rentan untuk mengurangi dampak kebijakan ini. Selain itu, ia menyoroti potensi dampak negatif pada sektor properti, di mana kategori barang mewah yang ambigu dapat memukul pengembang properti dan pekerja konstruksi.

“Kalau developer terpuruk, tukang-tukang kehilangan pekerjaan, dan generasi muda yang ingin membeli rumah juga kesulitan. Kasihan mereka,” ungkapnya.

Ia menekankan pentingnya langkah strategis untuk memastikan kebijakan ini tidak merugikan sektor industri, UMKM, dan masyarakat luas.

“Diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan kebijakan ini tidak merugikan sektor industri, UMKM, dan masyarakat luas,” pungkas Hatta.[ms]