Nasril Bahar Dorong Himbara Tingkatkan Sosialisasi KUR dan Perbaikan Kebijakan Domestik

Faksipan.com – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN, Nasril Bahar, memberikan sejumlah catatan dan apresiasi terhadap kinerja Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI. Rapat ini dihadiri Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Nasril mengawali dengan memberikan apresiasi terhadap capaian perbankan Himbara, terutama dalam menjaga indikator perbankan seperti capital adequacy ratio (CAR), loan to deposit ratio (LDR), dan return on assets (ROA). Ia juga mencatat tren penurunan non-performing loan (NPL) di bawah tiga persen.

“Kami memberikan apresiasi kepada BRI, Mandiri, BNI, dan Bank Syariah Indonesia atas prestasi luar biasa yang telah diraih, baik dari penghargaan domestik maupun internasional,” ujarnya.

Namun, Nasril menyoroti tantangan domestik seperti penurunan daya beli masyarakat, kinerja manufaktur, dan likuiditas perbankan. Ia menekankan pentingnya penyelesaian persoalan domestik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita bermimpi di siang bolong jika pertumbuhan ekonomi 8 persen tidak didukung penyelesaian masalah domestik secara bersama-sama,” tegas Nasril.

Sosialisasi KUR Jadi Sorotan
Nasril juga menyoroti kendala pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya dalam sosialisasi kepada masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa realisasi KUR seringkali terhambat oleh kurangnya informasi, ketentuan kolateral, dan waktu tunggu yang lama.

“Ketika kami mengundang masyarakat untuk sosialisasi KUR di dapil, seringkali slot sudah habis bahkan sebelum diluncurkan,” keluhnya.

Ia meminta Himbara untuk memprioritaskan daerah pemilihan dalam penyaluran KUR. “Tolong prioritaskan daerah-daerah dapil kami, terangkan dengan jelas syarat dan mekanismenya, agar masyarakat tidak merasa diabaikan,” tambahnya.

Isu Dana Pihak Ketiga
Selain itu, Nasril menyoroti hambatan masyarakat dalam menyetor dana pihak ketiga (DPK) ke bank, termasuk prosedur yang dianggap terlalu ketat. Menurutnya, hal ini dapat menghambat arus masuk dana masyarakat ke perbankan. “Banyak masyarakat yang akhirnya menyimpan uang di rumah karena merasa terlalu banyak pertanyaan saat menyetor tabungan. Ini perlu evaluasi,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Nasril menegaskan dukungan politik dari Komisi VI untuk memastikan kebijakan perbankan mendukung pertumbuhan ekonomi. “Kami akan memberikan dukungan politik kepada Himbara agar target pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat terrealisasi,” pungkasnya.

Rapat ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi kinerja dan menyusun langkah strategis bagi Himbara dalam mendukung ekonomi nasional di tahun mendatang. [MS]