Nasril Bahar Usulkan Koordinasi dengan Anggota DPR Dapil Jawa Barat Terkait Alih Fungsi Lahan di Puncak
Nasril Bahar Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN
Fraksipan.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Nasril Bahar, mengusulkan adanya koordinasi khusus dengan anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat guna membahas permasalahan alih fungsi lahan di kawasan Puncak, Bogor. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara I di Gedung DPR RI, Rabu (19/3).
Nasril menyoroti dampak buruk dari penyewaan lahan di kawasan Gunung Mas yang diduga menjadi salah satu penyebab banjir bandang di Cisarua, Bogor. Menurutnya, proses penyewaan lahan tersebut dilakukan tanpa kajian mendalam terkait aspek hukum dan lingkungan, sehingga berisiko merugikan masyarakat serta perusahaan.
“Kita harus memastikan bahwa regulasi yang mengatur optimalisasi aset tidak justru menjebak perusahaan. Yang lebih penting lagi, sebelum penyewaan lahan dilakukan, seharusnya ada kajian dampak lingkungan yang menyeluruh,” ujar Nasril.
Ia menegaskan bahwa banyak keluhan dari masyarakat terkait alih fungsi lahan di Puncak yang berdampak pada lingkungan dan kesejahteraan warga. Oleh karena itu, ia meminta agar anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat segera dilibatkan dalam diskusi guna mencari solusi terbaik bagi persoalan ini.
“Ada sekitar 10 anggota DPR dari Jawa Barat yang seharusnya bisa kita ajak koordinasi. Saya usulkan sebelum Idul Fitri, kita menggelar pertemuan khusus agar bisa menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan lebih jelas,” tambahnya.
Nasril juga mengingatkan pihak PT Perkebunan Nusantara untuk lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam mengelola lahan yang mereka miliki. Menurutnya, pengelolaan aset perusahaan BUMN harus berlandaskan prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance) serta mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat.
Dengan adanya koordinasi antara DPR dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan solusi konkret dapat segera ditemukan guna mencegah bencana lingkungan lebih lanjut serta memastikan kebijakan alih fungsi lahan berjalan sesuai aturan.
