Okta Kumala Dewi Dukung Kemlu RI Kirim Nota Protes atas Penembakan WNI di Malaysia

“Kami mendukung penuh Kemlu dan KBRI untuk memastikan penyelidikan berjalan adil dan transparan. Langkah ini menjadi bagian untuk memastikan keadilan bagi para korban. Pemerintah Indonesia juga harus terlibat langsung agar tidak ada fakta yang disembunyikan”

Fraksipan.com – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN, Okta Kumala Dewi, mengecam tindakan penggunaan kekuatan berlebihan oleh apparat maritim Malaysia telah melanggar hak asasi manusia.

Insiden penembakan terhadap lima Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, pada Jumat, 24 Januari 2025, menuai kecaman keras dari berbagai pihak termasuk Okta Kumala Dewi.

“Penggunaan kekuatan yang berlebihan seperti ini jelas melanggar hak asasi manusia. Semestinya tindakan seperti ini tidak perlu terjadi dan bisa dilakukan pendekatan yang lebih beradab tanpa harus menghilangkan nyawa seseorang,” ujar Okta dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 29 Januari 2025.

Okta juga mempertanyakan pernyataan dari Kepala Kepolisian Selangor Malaysia yang menyebut bahwa para WNI tersebut menyerang lebih dulu. Ia menilai bahwa klaim tersebut harus didukung oleh bukti yang kuat dan melalui investigasi yang adil.

“Jika klaim bahwa WNI menabrak kapal hingga empat kali dan membawa parang itu benar, maka ini perlu dibuktikan melalui investigasi yang transparan dan menyeluruh. Fakta sebenarnya harus diungkap,” kata Okta.

Selain itu, Okta mengapresiasi langkah cepat yang telah diambil oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, yang segera mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia. Menurutnya, tindakan ini menjadi langkah penting dalam mendorong penyelidikan secara transparan dan memastikan bahwa hak-hak WNI yang menjadi korban tetap terlindungi.

“Kami mendukung penuh Kemlu dan KBRI untuk memastikan penyelidikan berjalan adil dan transparan. Langkah ini menjadi bagian untuk memastikan keadilan bagi para korban. Pemerintah Indonesia juga harus terlibat langsung agar tidak ada fakta yang disembunyikan,” tegas Okta.

Lebih lanjut, Okta mengingatkan seluruh WNI yang berencana bekerja di luar negeri untuk menggunakan jalur resmi atau prosedural. Ia menekankan bahwa dengan menempuh jalur resmi, pekerja migran Indonesia akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik sehingga dapat mengurangi risiko yang dapat membahayakan keselamatan mereka.

“Kami memahami bahwa ada banyak tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran, namun menggunakan jalur resmi adalah langkah terbaik untuk meminimalkan risiko yang dapat membahayakan keselamatan mereka,” tutupnya.

Penembakan yang dilakukan oleh APMM ini telah mengakibatkan satu WNI meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka. Insiden ini terus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia yang berupaya memastikan adanya keadilan bagi para korban.