Okta Kumala Dewi Tekankan Kolaborasi dan Respons Cepat dalam Melindungi PMI dari TPPO
Okta Kumala Dewi Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN
Fraksipan.com – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN, Okta Kumala Dewi, menyuarakan keprihatinannya atas maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan pekerja migran Indonesia (PMI). Kasus ini banyak terjadi di negara-negara seperti Myanmar dan Kamboja, di mana para PMI dipaksa bekerja dalam kondisi tidak layak dan menderita penyiksaan akibat penipuan.
Okta mengingatkan bahwa TPPO terhadap PMI bukanlah masalah baru, melainkan fenomena yang sudah berlangsung lama. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus segera mencari solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini agar tidak terkesan lambat dalam penanganannya.
“TPPO terhadap PMI sudah terjadi bertahun-tahun, dan pemerintah harus bergerak cepat untuk menemukan solusi yang terukur. Keselamatan dan hak asasi PMI harus menjadi prioritas utama,” ujar Okta.
Dalam kesempatan ini, Okta juga menyoroti perlunya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya dalam upaya mencegah dan memberantas TPPO. Kerja sama antarnegara ASEAN juga sangat penting, karena TPPO adalah kejahatan lintas batas yang membutuhkan koordinasi antarnegara.
“Isu TPPO harus menjadi perhatian serius di tingkat ASEAN. Negara-negara ASEAN perlu bekerja sama lebih intensif, tidak hanya sekadar membuat deklarasi, tetapi mencari langkah nyata untuk menangani kasus ini,” lanjutnya.
Selain itu, Okta mengimbau masyarakat, khususnya calon PMI, untuk lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak melalui jalur resmi. Ia mengingatkan mereka untuk memastikan legalitas agen atau perusahaan yang menawarkan pekerjaan dan mengikuti prosedur migrasi yang sah.
“PMI harus memastikan bahwa mereka bekerja melalui saluran yang legal dan sah. Jangan mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan yang tidak jelas dan melanggar prosedur,” tegas Okta.
Okta juga mendorong aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi tegas kepada agen atau perusahaan yang terlibat dalam TPPO. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.
