Okta Kumala Dewi: TNI Harus Menjadi Pelindung Rakyat, Bukan Sumber Ketakutan
Okta Kumala Dewi: TNI Harus Menjadi Pelindung Rakyat, Bukan Sumber Ketakutan
Okta Kumala Dewi Desak Evaluasi TNI, Tidak Ada Toleransi bagi Oknum Pelaku Kekerasan
“Evaluasi internal sangat diperlukan untuk menindak tegas oknum-oknum yang bertindak di luar kewajaran. Tindakan tegas harus diambil agar kejadian serupa tidak terulang lagi”
Fraksipan.com – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Okta Kumala Dewi, menyatakan keprihatinannya terhadap insiden kekerasan yang melibatkan oknum prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia menegaskan bahwa tindakan semacam ini mencoreng citra TNI sebagai institusi yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat.
“Saya sangat menyayangkan kejadian-kejadian seperti ini. TNI seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, bukan sebaliknya menjadi sumber ketakutan. Kekerasan yang dilakukan oleh oknum prajurit jelas sangat mencoreng citra TNI yang selama ini dikenal sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan negara,” ujar Okta Kumala Dewi, Kamis (30/1/2025).
Pernyataan Okta merespons data dari Kontras yang mencatat 12 kasus kekerasan melibatkan TNI dalam 100 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu insiden terbaru yang menyita perhatian publik adalah perusakan warung dan kendaraan milik warga di Sumatera Utara oleh puluhan prajurit TNI.
Menurut Okta, TNI harus menjaga profesionalisme dan memastikan setiap prajurit bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Ia mengingatkan pentingnya peran TNI sebagai tentara rakyat yang harus selalu berada di sisi masyarakat.
“Seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam kegiatan Rapim TNI-Polri, bahwa negara bisa gagal jika TNI dan Polri gagal. TNI adalah tentara rakyat. TNI harus selalu bersama rakyat, melindungi dan mengayomi mereka,” kata Okta.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap warga sipil bertentangan dengan prinsip tersebut dan harus segera ditindak secara serius.
“Tindakan kekerasan terhadap masyarakat jelas bertentangan dengan semangat tersebut dan harus segera ditangani dengan serius. Tidak ada toleransi terhadap oknum yang mencoreng kehormatan TNI,” tegasnya.
Untuk mencegah kejadian serupa, Okta mendorong evaluasi mendalam terhadap anggota TNI yang terlibat dalam kasus kekerasan.
“Evaluasi internal sangat diperlukan untuk menindak tegas oknum-oknum yang bertindak di luar kewajaran. Tindakan tegas harus diambil agar kejadian serupa tidak terulang lagi,” imbuh politikus Dapil Banten III ini.
Selain itu, Okta juga meminta agar TNI meningkatkan pelatihan dan pengawasan terhadap prajurit guna memastikan mereka selalu menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami juga meminta agar TNI memperkuat pelatihan dan pengawasan terhadap setiap prajurit, agar mereka selalu ingat bahwa mereka adalah pelindung rakyat, bukan sebaliknya menjadi sumber ketegangan,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Okta berharap agar tindakan kekerasan oleh prajurit TNI tidak terulang lagi di masa mendatang.
“Marwah TNI harus dijaga. Jangan sampai kejadian-kejadian kekerasan yang melibatkan prajurit merusak citra positif TNI yang selama ini dihormati rakyat. TNI harus menjadi garda terdepan dalam menciptakan kedamaian dan rasa aman bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.
