Saleh Daulay: Program Penghapusan Utang UMKM Harus Tepat Sasaran dan Berkelanjutan

Fraksipan.com – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, memberikan tanggapan terhadap program penghapusan utang satu juta UMKM yang digagas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya verifikasi faktual untuk memastikan program senilai Rp14 triliun ini benar-benar mencapai pelaku UMKM yang memenuhi kriteria dan persyaratan.

“Kalaupun utangnya dihapus, program ini harus tetap mendidik. Jangan sampai para pengusaha UMKM justru menyerah dan bergantung pada program penghapusan utang,” ujarnya, Sabtu (4/1).

Program ini dirancang untuk meringankan beban pelaku UMKM yang terdampak situasi ekonomi global yang menantang. Sebanyak 67 ribu UMKM telah didata sebagai penerima manfaat awal. Namun, Saleh mengingatkan bahwa penghapusan utang tidak boleh menjadi akhir dari perjalanan bisnis mereka. Sebaliknya, langkah ini harus menjadi awal bagi para pengusaha untuk bangkit dan berkembang.

Menurut Saleh, pemerintah perlu menyediakan solusi alternatif yang memungkinkan UMKM melanjutkan usaha mereka dengan cara yang sehat. Ia menegaskan bahwa penghapusan utang harus dibarengi dengan pemberian akses modal tambahan agar usaha UMKM tetap berjalan.

“Penghapusan utang bukan berarti menghentikan usaha mereka, namun harus menjadi kesempatan untuk bangkit dan berkembang dengan cara yang sehat,” jelasnya.

Saleh juga menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap modal, baik bagi pelaku usaha lama maupun UMKM baru yang membutuhkan dukungan. Ia mempertanyakan sumber modal yang akan disediakan pemerintah.

“Apakah sumber modalnya tetap dari bank BUMN? Jika iya, apakah semua UMKM yang terdampak akan mendapatkan bantuan modal lagi? Semua pengusaha, baik yang lama maupun baru, harus mendapatkan akses yang adil terhadap bantuan modal,” ucapnya.

Lebih lanjut, Saleh yang juga Wakil Ketua Umum DPP PAN menyoroti perlunya kajian mendalam terkait dampak jangka panjang program ini. Kajian tersebut harus mencakup kemungkinan dampak terhadap ekonomi daerah, khususnya dalam menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan UMKM.

Program penghapusan utang ini memang menawarkan harapan besar, tetapi implementasi yang tidak hati-hati dapat membawa tantangan baru. Saleh menilai pemerintah perlu memastikan bahwa program ini tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif bagi pelaku UMKM.

Ia juga menyoroti perlunya edukasi kepada pelaku UMKM agar mereka memahami bahwa bantuan ini adalah peluang untuk tumbuh, bukan sekadar bentuk keringanan. Dengan demikian, UMKM dapat mengembangkan usahanya secara mandiri tanpa bergantung pada program serupa di masa mendatang.

Dengan langkah-langkah yang tepat, Saleh optimistis bahwa program ini dapat menjadi salah satu motor penggerak pemulihan ekonomi Indonesia. “Implementasi yang tepat dan adil akan memastikan bahwa program ini tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat,” tutupnya.