Wahyudin Noor Aly: Kemandirian Fiskal Daerah Harus Jadi Prioritas Reformasi Otonomi

Fraksipan.com – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN, Wahyudin Noor Aly, menekankan pentingnya mendorong kemandirian fiskal daerah sebagai inti dari pelaksanaan otonomi yang sejati. Ia menyebut, sejak otonomi daerah diberlakukan melalui UU No. 22 Tahun 1999 hingga UU No. 23 Tahun 2014, kemandirian fiskal belum menunjukkan kemajuan signifikan.

“Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 hingga UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, harapan untuk mendorong kemandirian fiskal belum sepenuhnya tercapai. Banyak daerah justru makin bergantung pada dana transfer dari pusat,” ujar Goyud, sapaan akrab Wahyudin, saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Wakil Menteri Dalam Negeri dan 13 gubernur, Selasa (29/4) di Jakarta.

Dalam forum itu, sejumlah isu krusial turut dibahas, seperti dana transfer pusat ke daerah, kinerja BUMD dan BLUD, manajemen kepegawaian, hingga penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien.

Wahyudin menguraikan enam penyebab utama lemahnya kemandirian fiskal, mulai dari ketimpangan potensi PAD antar daerah, desain dana transfer yang kurang memacu inovasi, hingga lemahnya kapasitas fiskal dan manajerial di tingkat daerah. Ia juga menyoroti peran kepala daerah yang lebih memilih program populis daripada penguatan pendapatan daerah, serta sistem insentif fiskal yang belum sepenuhnya berbasis pada kinerja.

Menurutnya, perlu ada reformasi kebijakan fiskal yang memberi ruang inovasi, memperluas kewenangan strategis di daerah, dan memberikan insentif konkret bagi daerah yang berhasil meningkatkan PAD secara berkelanjutan.

“Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi lebih kuat untuk mendorong transformasi fiskal yang adil dan berkelanjutan. Kemandirian fiskal adalah fondasi utama dari otonomi yang sejati,” tegasnya.