Zainuddin Maliki Puji Inisiatif Pemprov Jatim dalam Pendanaan Sekolah Swasta

Fraksipan.com – Anggota Komisi X DPR RI, Zainuddin Maliki, memberikan apresiasi terhadap penggunaan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendukung biaya operasional dan nonoperasional sekolah swasta di wilayah tersebut. Dana ini berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Jawa Timur sudah menyiapkan BPOPP untuk sekolah swasta, yang notabene (sekolah negeri) di Jawa Timur baru bisa mengakses 37 persen anak-anak usia sekolah SD-SMP-SMA. Artinya, sekitar 63 persen itu berada di swasta. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur memberikan BPOP itu juga cukup bagus,” ungkap Zainuddin Maliki kepada Parlementaria setelah memimpin pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X di Surabaya, Jawa Timur, Senin (26/08/2024).

Selanjutnya, politisi Fraksi PAN ini menekankan pentingnya peninjauan ulang terhadap anggaran yang diperlukan untuk operasional sekolah swasta, agar tidak terjadi diskriminasi anggaran dalam pengelolaan pendidikan di sekolah-sekolah swasta.

“Ini harus diamati, apakah sudah cukup (bantuan pendidikan) dengan BBOPP itu tadi. Sementara, sasarannya kan mereka yang tidak belajar di sekolah swasta itu yang mendapatkan bantuan itu tapi bagaimana agar manajemen pendidikan sekolah-sekolah swasta itu secara keseluruhan itu bisa berkembang ini yang perlu dipikirkan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk itu,” tambah Zainuddin.

Anggota Komisi X DPR RI, Anita Jacoba Gah, juga menyatakan harapannya agar pemerintah daerah lain dapat mengikuti contoh Pemprov Jatim dalam memberikan pendanaan bagi sekolah swasta melalui APBD mereka.

“Apresiasi saya untuk Jawa Timur bahwa keren banget pemerintah daerahnya peduli terhadap pendidikan dan sampai ada BPOPP itu. Nah ini menjadi suatu contoh yang baik untuk daerah-daerah lain bahwa sudah siap enggak APBD-nya diberikan ke dana pendidikan. Walaupun secara undang-undang kan sudah dibilang harus 20 persen APBD itu harus diberikan kepada pendidikan,” tutup Anita.