Achmad Hafisz Tohir Soroti Ketimpangan Ekonomi Bali dan Tantangan Pengusaha Lokal

Fraksipan.com – Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Senin (5/8/2024). Dalam pertemuan dengan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sejumlah capaian pertumbuhan ekonomi Bali pasca pandemi Covid-19 dipaparkan.

Anggota Komisi XI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir, memberikan beberapa catatan dalam rapat tersebut. Salah satu perhatian Hafisz adalah efek dari pertumbuhan perbankan di Bali yang mulai menanjak.

Menurutnya, laporan yang disampaikan para mitra Komisi XI DPR RI belum menunjukkan angka pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencerminkan seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut.

“Kalau ini (pertumbuhan perbankan) nggak nyangkut di pertumbuhan regionalnya, maka artinya orang Bali nggak dapat apa-apa. Artinya kita harus juga memikirkan, ke depannya harus ada perubahan,” kata politisi Fraksi Partai Amanat Nasional itu.

Hafisz juga menilai bahwa saat ini lebih banyak orang luar Bali yang menikmati perputaran ekonomi di pulau dewata tersebut. Ia menyampaikan bahwa banyak sektor usaha, terutama akomodasi, dimiliki dan dioperasikan oleh pendatang.

“Karena kalau saya lihat, kekayaan di Bali ini yang menikmati separuhnya orang luar. Kita bisa cek lah vila-vila, resort yang bagus-bagus itu bukan milik orang daerah (Bali) itu. Jadi investornya dari orang-orang Jakarta bahkan di luar negeri sekali pun,” sentilnya.

Sektor akomodasi, makanan, dan minuman masih menjadi pangsa terbesar yang menggerakkan perekonomian Bali dengan kontribusi sebesar 20,64 persen. Sektor ini tetap tumbuh tinggi seiring tingginya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara serta meningkatnya tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang.

Hal lain yang menarik perhatian Hafisz adalah isu pengusaha Bali yang kebanyakan harus mengagunkan aset untuk menjalankan usahanya. Hafisz meminta mitra yang hadir untuk memberikan kajian termasuk apakah hal tersebut merupakan bagian dari kebiasaan.

“Tadi baru saya dengar, setiap bisnis di Bali dari penduduk aslinya ya mereka tuh mengagunkan aset di bank dan rata-rata hampir semua penduduk asli terlibat dengan utang apakah harus begitu? Saya kira, saya kan dari Palembang dan tidak semua businessman itu di sana, UMKM mengagunkan asetnya. Nah ini yang juga kita perlu lihat, habit ini baik nggak?” kata legislator Dapil Sumatera Selatan I itu.

Menurut laporan Bank Indonesia dalam rapat tersebut, pertumbuhan total kredit meningkat dari 9,04% (yoy) pada triwulan I 2024 menjadi 10,14% (yoy) pada triwulan II 2024. Risiko kredit juga dinilai terjaga, tercermin dari angka Non Performing Loan (NPL) 1,94% yang masih berada di bawah threshold 5% serta Loan at Risk (LAR) yang terus menurun.