Guspardi Gaus: Perayaan HUT RI di IKN Berisiko Boros di Tengah Krisis Ekonomi

Fraksipan.com – Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, mengkritisi besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk kebutuhan operasional perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Dalam rapat yang membahas persiapan acara tersebut, yang dihadiri berbagai pihak, banyak muncul kritik dari masyarakat mengenai pengeluaran yang dianggap tidak wajar. Guspardi Gaus mengungkapkan kekhawatirannya terhadap penggunaan anggaran yang dianggap berlebihan, terutama dengan kondisi ekonomi rakyat yang saat ini masih sulit.

“Bukankah ini pemborosan anggaran? Padahal, masih banyak rakyat yang dihantui kondisi ekonomi yang berat, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sangat susah,” ujarnya, Kamis (8/8/2024).

Menurut Guspardi, pemerintah seharusnya lebih bijak dalam mempertimbangkan situasi ekonomi sebelum mengambil keputusan besar seperti ini. Keputusan untuk menyewa sekitar 1.000 mobil dan ratusan kamar hotel mewah untuk tamu undangan pada perayaan HUT RI di IKN menjadi sorotan.

“Jangan sampai masyarakat menganggap pemerintah tidak peduli dengan situasi ekonomi yang sulit,” jelasnya.

Pemerintah sebelumnya telah menyatakan bahwa acara perayaan HUT RI akan dilaksanakan di dua tempat, yaitu di IKN dan Jakarta, yang menyebabkan anggaran menjadi lebih besar. Mensesneg Pratikno telah menyatakan bahwa penyelenggaraan di dua lokasi tersebut berpotensi membuat anggaran membengkak.

Kenaikan harga sewa mobil dan penginapan menjelang perayaan HUT RI juga menjadi perhatian. Guspardi menilai lonjakan harga yang signifikan, seperti harga sewa mobil Alphard dari Rp 7 juta per hari menjadi Rp 25 juta per hari, menambah beban anggaran negara. Selain itu, tarif hotel berbintang di IKN juga melonjak, dengan tarif Swissotel Nusantara mencapai Rp 20 juta per malam untuk presidential suite.

Pengusaha rental kendaraan menyatakan bahwa lonjakan harga disebabkan oleh tingginya permintaan, sehingga kendaraan harus didatangkan dari luar daerah, termasuk dari Jakarta dan Pulau Jawa.

“Akibatnya, harga sewa rental mobil di Kaltim melonjak tinggi karena ada biaya untuk mendatangkan kendaraan dari daerah lain,” tutur Guspardi.

Komisi II DPR RI meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran untuk perayaan HUT ke-79 RI di IKN.

“Intinya, pemerintah harus memberi tahu masyarakat dengan jelas apa yang terjadi dan seberapa efektif anggaran digunakan,” tutupnya.