Abdul Hakim Tekankan PT KAI Harus Transparan Dalam Merespon Insiden Kecelakaan LRT di Jakarta Timur
Abdul Hakim Bafagih Anggota DPR RI Fraksi PAN
Fraksipan.com – Kecelakaan Light Rail Transit (LRT) di Munjul, Jakarta Timur mendapat perhatian dari Anggota Komisi VI DPR Abdul Hakim Bafagih.
Insiden kecelakaan LRT itu tidak menimbulkan korban jiwa karena memang terjadi dalam ujicoba, sehingga tidak ada penumpang di dalam gerbong.
Mengingat proyek ini termasuk dalam program Penyertaan Modal Negara (PMN), Komisi VI DPR RI turut melakukan pengawasan sejak awal.
Anggota Komisi VI DPR Abdul Hakim Bafagih pun meminta PT KAI lebih transparan dalam merespon insiden kecelakaan tersebut.
Pasalnya, Moda transportasi ini ditargetkan beroperasi pada bulan Agustus 2022.
Sampai saat ini proyek sudah hampir selesai dan memang dalam serangkaian ujicoba.
Tahap ujicoba ini krusial karena menentukan layak tidaknya LRT beroperasi sesuai dengan target yang telah dicanangkan.
Sebelumnya, proyek ini mengalami beberapa kendala sehingga gagal mencapai target dan terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) lebih dari Rp 2 Triliun. Dari mulai masalah pembebasan lahan hingga terakhir adalah masalah persinyalan.
“Dalam pembangunan LRT ini, PT KAI telah mendapat PMN sebesar 2,7 Triliun. Ini uang rakyat, kami berharap PT KAI bekerja secara transparan, jangan main-main. Apalagi dengan insiden yang terjadi kemarin, kami minta pertanggungjawaban publiknya, kalo perlu di ujicoba LRT selanjutnya Dirut KAI turut dalam ujicoba itu. Agar proyek ini bukan hanya selesai untuk mengejar target saja. Harus dipastikan bahwa LRT ini aman dan nyaman bagi publik nantinya, kata Anggota DPR RI dari Fraksi PAN ini dalam keterangan tertulis, Rabu (27/10/2021).
Lebih lanjut Abdul Hakim mengingatkan agar PT KAI dan BUMN lain yang terlibat dalam proyek ini tidak sekedar mengejar target dan memberi laporan yang baik-baik saja ke atasannya baik ke Menteri BUMN maupun ke Menteri Perhubungan.
PT KAI harus memberikan progress ujicoba LRT yang transparan, apa adanya.
“PT KAI juga harus memberikan laporan mitigasi paska insiden ini terutama dihadapan komisi VI DPR RI nantinya. Karena proyek LRT ini berisiko tinggi, teknologi rumit dan dibangun secara elevated. Mitigasi risikonya harus lebih kuat dan disampaikan ke kami secara lebih transparan,” tutur anggota Dewan yang juga Presiden Klub Persik Kediri ini.
